Page 151 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA

dari senayan untuk indonesia

Melainkan pengawasan terhadap praktik-praktik korup
dinilai lebih mudah untuk dilaksanakan. Pengawasan

juga bisa melibatkan KPK. “Bisa saja nanti, anggotanya
memungkinkan untuk langsung diawasi oleh KPK,” kata

Mahyudin.
Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan

pendapat berbeda. Dia tidak sepakat sistem pemilihan
kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Menurut Refly,

pengembalian sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD
merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

Sistem ini justru
memperlebar peluang praktik-

praktik korup para pejabat.
Ongkos politik justru lebih

besar, dibandingkan dengan pemilihan yang dilakukan
secara langsung. “Semua permintaan harus dipenuhi kalau

calon kepala daerah ingin dipilih,” kata Refly.
Menurut Refly, jika ingin ada mengubah sistem maka

pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah tetap melalui
pemilihan langsung namun hanya untuk tingkat provinsi

saja. Adapun bupati dan wali kota, dapat dipilih sendiri
oleh gubernur terpilih. Hal ini dapat menghemat anggaran,

mengingat Indonesia memiliki lebih dari 500 kabupaten/
kota.

120