Page 154 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 154
dari senayan untuk indonesia
Sosok yang karib disapa Stanley itu mengatakan bukan
menjadi kewenangan Dewan Pers untuk menertibkan
media sosial. Publik harus memahami bahwa produk
pers hanya boleh dibuat oleh lembaga berbadan hukum,
memiliki alamat jelas dan penanggung jawab. Dengan
demikian, ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban
ketika terjadi persoalan.
“Kalau media sosial, tidak ada. Jadi berbeda produk
jurnalistik dengan produk medsos,” kata Stanley.
Dewan Pers hanya berwenang atas media-media yang
terdaftar resmi di lembaganya. Kewenangan yang dimiliki
bukan menjadikan Dewan Pers sebagai hakim dalam
persoalan-persoalan yang timbul karena karya jurnalistik.
“UU memang tidak mengamanatkan demikian,”
ungkap Stanley.
Dewan Pers lewat Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018
mengimbau media massa mendeklarasikan diri bekerja
untuk kepentingan publik dan mundur dari pers ketika
ikut kompetisi politik. Menurut Stanley, pernyataan sikap
komunitas pers di Bengkulu pada Hari Pers Nasional
2014 menjadi pegangan bahwa pers Indonesia harus jadi
wasit dan pemberitaan yang adil, pengawas yang teliti dan
seksama terhadap pelaksanaan pemilu.
124
