Page 159 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 159
dari senayan untuk indonesia
Menagih Transparansi
Lembaga Publik
Memberikan Informasi
PERSOALAN keterbukaan informasi publik tidak lepas
dari sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejatinya,
persoalan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP).
UU ini mengatur kewajiban badan publik membuka
akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi.
Kendati demikian, ada informasi yang dikecualikan. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang KIP.
Pada intinya, informasi yang dimaksud adalah
yang kalau dibuka dapat mengganggu proses hukum,
perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, hubungan
luar negeri, ketahanan ekonomi nasional, pertahanan dan
keamanan negara, serta kerahasiaan pribadi.
129
