Page 163 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 163
dari senayan untuk indonesia
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap
penyampaian informasi dari lembaga negara setidaknya
membuat masyarakat akan mengerti persoalan yang
tengah dihadapi. Menurut dia, optimalisasi penyampaian
informasi kepada masyarakat juga bisa meminimalisir
munculnya sengketa maupun pengaduan perkara terkait
badan publik yang dianggap tidak transparan.
Kharis juga berharap masyarakat mengerti bahwa
keterbukaan informasi publik memiliki batas sesuai
peraturan perundang-undangan. Kharis mencontohkan,
Komisi I DPR juga kerap menggela rapat-rapat yang
tertutup. Menurut Kharis, meski digelar tertutup tetapi
Komisi I DPR memiliki rekaman rapat tersebut untuk
kepentingan pembuktian bila diperlukan di kemudian hari.
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana
mengatakan pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi
(monev) terhadap 34 kementerian, 131 lembaga dan 111
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dia menjelaskan
hasilnya PPID di kementerian memiliki tingkat komitmen
100 persen terhadap keterbukaan informasi publik.
PPID lembaga hanya 40 persen. PPID BUMN memiliki
komitmen paling rendah
dalam pelayanan informasi
publik yakni hanya sekitar
sembilan persen.
133
