Page 165 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA

dari senayan untuk indonesia

dari provinsi, dua termohon dari Perguruan Tinggi Negara,
dan lembaga lainnya sekitar 22 termohon.

KIP juga menyoroti kualitas informasi yang diminta
oleh publik. Masyarakat diharap lebih menggali informasi

yang menjadi haknya sebagai warga negara. “Jangan hanya
sebatas tanya alamat kantor, alamat e-mail saja. Karena ini

berkaitan dengan jalannya pengelolaan negara,” kata Gede.
Dia juga menyoroti keterbukaan daftar pemilihan tetap

(DPT) Pemilu 2019 yang menjadi persoalan. Keterbukaan
informasi mengenai proses penetapan DPT oleh badan

publik dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU)
sangatlah penting.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga bisa ambil
bagian dalam batasan fungsinya sebagai pengawas. “Bagi

KIP seperti yang diamanatkan uandang-undang apabila
harus dibuka, ya KPU harus membukanya. Jangan ditutupi-

tutupi kecuali informasi yang dikecualikan,” ungkap Gede.
Sementara, narasumber lainnya yakni Direktur

Indonesian Parlementiary Center (IPC) Ahmad Hanafi
mengingatkan pemeringkatan yang dilakukan KIP

terhadap lembaga dan badan publik dalam menerapkan UU
14/2008 perlu ditingkatkan lagi. Menurut Hanafi, selain

memotret penerapan UU KIP, juga harus memerhatikan
apakah publik memiliki kemudahan dan akses dalam

mendapatkan informasi. Menurut dia, KIP juga perlu

135