Page 46 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA

dari senayan untuk indonesia

Penuntasan Terhambat,

Komisi Legislasi Bisa

Jadi Solusi

Target pembentukan undang-undang (UU) yang
masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) kerap
tidak terpenuhi. Kewenangan Badan Legislasi (Baleg)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terbatas dianggap
sebagai salah satu penyebab tidak maksimalnya kinerja

pembentukan UU.
Kewenangan Baleg DPR yang hanya melakukan
harmonisasi dan sinkronisasi pada setiap RUU dianggap

menjadi kelemahan. Belum lagi, soal banyaknya komisi di
DPR yang membuka peluang tarik-menarik kepentingan
dan kerja sama perundangan dengan pemerintah sebagai

unsur eksekutif yang juga sering menjadi catatan tersendiri.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan,
Komisi Legislasi menjadi wacana yang patut

dipertimbangkan untuk mengatasi minimnya produk UU
yang dihasilkan DPR. Menurut Amali, sekarang ini sebuah

setelah sebuah RUU diharmonisasi dan disinkronisasi,
maka dikembalikan lagi ke komisi untuk dibahas lebih
lanjut. Proses melahirkan sebuah UU menjadi lama.

9