Page 73 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 73
dari senayan untuk indonesia
DPR segera memetakan siapa pemegang regulasi
dan operator dalam hal pengawasan obat dan makanan
di Indonesia. Pemisahan diperlukan untuk mencegah
adanya pihak yang superbody yang bisa melemahkan
fungsi pengawasan. RUU POM didesain seperti
UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan,
Kementerian Tenaga Kerja bertindak sebagai regulator,
sementara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selaku operator.
Urgensi terhadap RUU POM sebagai fungsi pengawasan
adalah pengambilalihan peran-peran badan terkait dari
BPOM dengan pembagian peran secara berimbang.
Dede tidak ingin BPOM mengambil peran Kementerian
Kesehatan terkait obat yang harus melewati izin Kemenkes.
Sebab, belum tentu setiap obat harus lewat izin Kemenkes.
Di sinilah perlunya pembagian peran.
Terkait dengan gimik market, BPOM diminta untuk
tidak menggelar konferensi pers soal temuan yang hanya
berdasarkan dugaan-dugaan terkait bahaya makanan,
obat, kosmetik dan produk lainnya. Rilis informasi kepada
masyarakat semestinya dilakukan saat data temuan sudah
100 persen, agar tidak ada dugaan yang memengaruhi
persepsi publik yang berpengaruh negatif terhadap suasana
market suatu produk.
37
