Page 85 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS
P. 85
menertibkan dan mendisiplinkan ASN kaum pekerja seni. Komisi XI bantuan
(punish and reward). bagi UMKM, pemberdayaan ekonomi.
Semuanya aspirasi dirangkum dalam
Komisi III overcrowding di bentuk laporan dengan beberapa
Lapas/Rutan, penindakan masalah analisis dan tindak lanjut kebijakan.
kekerasan seksual. Komisi IV
permintaan perbaikan irigasi, Supporting System
permasalahan suplai pupuk, bibit,
stabilitas harga hasil pertanian, bantuan Tenaga Ahli
alat-alat pertanian. Perbaikan kualitas
komoditi seperti kopi, kakao dll, Dalam rangka mendukung tugas dan
makanan ternak dan rumah potong fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
hewan. Komisi V usulan dikomisi Republik Indonesia (DPR RI) untuk
tersebut tergolong banyak seperti menjalankan fungsi konstitusionalnya
infrastruktur jembatan, jalan dan yaitu legislasi, anggaran, dan
penerangan jalan, perumahan warga. pengawasan. Ketiga fungsi tersebut
Komisi VI Penyaluran bantuan program dilaksanakan melalui penyerapan
Corporate Social Responsibility (CSR), aspirasi rakyat. Untuk menunjang
permasalah asuransi, layanan BUMN, kinerja Anggota DPR RI secara efektif,
problem penyelamatan BUMN. efisien dan berdaya guna, maka
diperlukan dukungan Tenaga Ahli dan
Komisi VII pengelolaan sampah, Staf Administrasi Anggota.
pengadaan inovasi energi ramah
lingkungan. Komisi VIII perbaikan data Tenaga Ahli bertugas membantu
kemiskinan (DTKS), problem masalah anggota dalam melakukan riset,
penyaluran bantuan sosial di masa membuat draf berbagai rupa naskah,
pandemi, peningkatan sarana dan memberikan saran dan masukan,
prasarana kebencanaan di tiap wilayah, membuat rekomendasi dan
perbaikan kualitas pendidikan di bawah menjalankan tugas-tugas komunikasi
naungan Kementerian Agama, politik. Dalam Peraturan DPR-RI Nomor
kesejahteraan guru madrasah, problem 1 Tahun 2019, Tenaga Ahli Fraksi
kuota haji, bantuan rumah tidak layak (TAF), Tenaga Ahli Anggota (TAA),
huni. Komisi IX peningkatan fasilitas Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan
posyandu dan puskesmas, pengadaan (TA AKD) dan Staf Administrasi
ambulance, Kartu Pra Kerja, informasi Anggota (SAA), difasilitasi dalam
terkait vaksinasi. beberapa hal oleh Kesekretariatan
DPR-RI, namun pada dasarnya disusun
Komisi X pembinaan anak kecanduan dan dikelola oleh masing-masing
gadget, problem PJJ, peningkatan anggota dewan dan/atau Fraksi.
potensi pariwisata dan permasalahan
selama pandemi, beasiswa dan
pembinaan sanggar seni, perlindungan
66