Page 85 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS
P. 85

menertibkan dan  mendisiplinkan ASN       kaum pekerja  seni. Komisi  XI bantuan
          (punish and reward).                      bagi UMKM, pemberdayaan ekonomi.
                                                    Semuanya aspirasi dirangkum dalam
           Komisi     III    overcrowding      di   bentuk laporan  dengan beberapa
          Lapas/Rutan,    penindakan     masalah    analisis dan tindak lanjut kebijakan.
          kekerasan    seksual.      Komisi    IV
          permintaan       perbaikan       irigasi,         Supporting System
          permasalahan  suplai pupuk, bibit,
          stabilitas harga hasil pertanian, bantuan   Tenaga Ahli
          alat-alat pertanian. Perbaikan kualitas
          komoditi seperti kopi, kakao dll,         Dalam rangka  mendukung tugas dan
          makanan ternak  dan rumah potong          fungsi   Dewan    Perwakilan    Rakyat
          hewan. Komisi V usulan  dikomisi          Republik Indonesia (DPR  RI) untuk
          tersebut tergolong banyak seperti         menjalankan fungsi konstitusionalnya
          infrastruktur  jembatan,    jalan  dan    yaitu    legislasi,  anggaran,     dan
          penerangan  jalan, perumahan warga.       pengawasan. Ketiga fungsi tersebut
          Komisi VI Penyaluran bantuan program      dilaksanakan    melalui    penyerapan
          Corporate Social Responsibility  (CSR),   aspirasi rakyat. Untuk  menunjang
          permasalah asuransi,  layanan BUMN,       kinerja Anggota DPR RI secara efektif,
          problem penyelamatan BUMN.                efisien dan berdaya guna,  maka
                                                    diperlukan dukungan Tenaga Ahli dan
          Komisi    VII   pengelolaan    sampah,    Staf Administrasi Anggota.
          pengadaan     inovasi   energi   ramah
          lingkungan. Komisi VIII perbaikan data    Tenaga    Ahli   bertugas   membantu
          kemiskinan (DTKS), problem  masalah       anggota    dalam    melakukan     riset,
          penyaluran bantuan sosial di masa         membuat draf berbagai rupa naskah,
          pandemi,  peningkatan sarana dan          memberikan saran dan  masukan,
          prasarana kebencanaan di tiap wilayah,    membuat         rekomendasi        dan
          perbaikan kualitas pendidikan di bawah    menjalankan tugas-tugas komunikasi
          naungan       Kementerian      Agama,     politik. Dalam Peraturan DPR-RI Nomor
          kesejahteraan guru madrasah, problem      1 Tahun 2019, Tenaga Ahli Fraksi
          kuota  haji, bantuan rumah tidak layak    (TAF),  Tenaga Ahli Anggota (TAA),
          huni. Komisi IX peningkatan fasilitas     Tenaga Ahli Alat  Kelengkapan Dewan
          posyandu  dan puskesmas, pengadaan        (TA AKD) dan Staf Administrasi
          ambulance, Kartu Pra Kerja, informasi     Anggota    (SAA),   difasilitasi  dalam
          terkait vaksinasi.                        beberapa hal oleh Kesekretariatan
                                                    DPR-RI, namun pada dasarnya disusun
          Komisi  X pembinaan anak kecanduan        dan   dikelola   oleh   masing-masing
          gadget, problem PJJ,  peningkatan         anggota dewan dan/atau Fraksi.
          potensi pariwisata dan permasalahan
          selama     pandemi,    beasiswa    dan
          pembinaan sanggar seni, perlindungan


                                                 66
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90