Page 83 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

Karenanya, Fraksi solid menolak Pada dasarnya fungsi representasi
kebijakan pajak sembako dan pajak harus dimaknai sebagai proses
biaya pendidikan karena akan semakin menyerap aspirasi dan diperjuangkan
membebani ekonomi rakyat dan makin di parlemen. Mandat yang diberikan
membuat daya beli masyarakat oleh rakyat, secara substantif menjadi
semakin tertekan, kami mendesak perwakilan atas ide dan pemikiran
Pemerintah sesegera menarik dan rakyat, sehingga fraksi selalu
membatalkan draf revisi Undang- menekankan kepada anggota untuk
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang benar-benar memahami kepentingan
Ketentuan Umum dan Tata Cara konstituennya. Menelusuri jiwa raga,
Perpajakan (KUP) terkait pengenaan membenamkan diri untuk menemukan
PPN bahan pokok dan biaya arti nilai kerakyatan.
pendidikan. Dampak dari penerapan
PPN ini bukan saja membebani Dalam rangka menjaga keseimbangan
masyarakat kelas menengah ke bawah, dinamika gerak di parlemen, maka
namun berpotensi dapat meningkatkan fraksi secara rutin melakukan
angka kemiskinan, serta kontraproduktif konsolidasi menampung aspirasi yang
dengan upaya pemulihan ekonomi. diwacanakan oleh anggota. Oleh
karena itu, fraksi menugaskan anggota

Representatif Dapil setelah reses harus menyetor
laporan/dokumen yang terkait
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 penyerapan aspirasi. Selanjutnya
Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD diformulasi dalam bentuk dokumen
(MD3) berisi terkait fungsi kerja dan perencanaan.
menyuarakan aspirasi dinyatakan
sebagai salah satu tugas anggota DPR, Fraksi mengadministrasikan seluruh
yakni menyerap, menghimpun, aspirasi (dihimpun, ditabulasi,
menampung, dan selanjutnya dikelompokkan dan digolongkan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat. berdasarkan kebutuhan pada tiap
Fungsi representasi merupakan kinerja komisi), kemudian dianalisis
anggota DPR dalam melaksanakan berdasarkan tinjauan dasar kebijakan,
kewenangannya baik secara langsung hukum perundang-undangan, sumber
maupun tak langsung. Maksudnya, penganggaran dan menentukan skala
secara langsung ialah apabila seorang prioritas dalam perencanaan
anggota melakukan kunjungan kerja pembangunan.
dan reses, menemui atau menyapa Apa yang diaspirasikan anggota, tidak
konstituen dan menghimpun langsung hanya diperjuangkan langsung atau
aspirasi. Sedangkan secara tak tidak berhenti melalui sidang/rapat
langsung yakni mengajak partisipasi dengan mitra kementerian dan lembaga
publik, terlibat dalam diskursus pemerintah yang bersangkutan, tetapi
kebijakan yang bergulir.
Fraksi NasDem DPR RI menghimpun

64