Page 79 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

gas rumah kaca, mendorong pemutakhiran data menjadi “New
pemerintah untuk meningkatkan peran DTKS”. Berdasarkan hasil investigasi
energi baru terbarukan secara terus Menteri Sosial RI, permasalahan data
menerus sebagai bagian dalam terletak pada empat sumber data
menjaga ketahanan dan kemandirian penerima bantuan sosial, yakni DTKS,
energi. Fraksi mengusulkan desain data Program Keluarga Harapan
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PKH), data Bantuan Pangan Non
(PLTN) yang akan dibangun harus Tunai (BPNT), dan data Bantuan Sosial
menjadi prototipe di kawasan Asia. Tunai (BST). Badan Pemeriksaan
Mengingat niat mengembangkan Keuangan (BPK) dan Komisi
pembangkit listrik sebenarnya sudah Pemberantasan Korupsi (KPK) juga
sejak era Ir. Soekarno, sayangnya menemukan data ganda disebabkan
hingga saat ini belum terealisasi. Pada belum sinkronnya data kependudukan.
kenyataannya EBT menjadi kebutuhan
yang sangat mendesak bukan hanya Kedua, dari segi distribusi/transfer
karena memiliki kontribusi terhadap bantuan ke KPM, ditemukan
perekonomian tetapi juga secara keterlambatan penyaluran bantuan
ekologis. PLTN juga mampu beroperasi melalui bank HIMBARA (Himpunan
secara efisien dan stabil, dengan Bank Milik Negara). Ditemukan
menghasilkan listrik selama 24 jam sebanyak 4000 (empat ribu) KPM di
dalam 7 hari dengan hanya mengganti Bandung, 8000 (delapan ribu) KPM di
bahan bakar minimal 2 tahun. Jember dan beberapa daerah lainnya
yang belum menerima bantuan sosial
Komisi VIII DPR RI sejak dianggarkan pada maret 2021
dan diserahkan kepada bank HIMBARA
Dalam menyoroti silang sengkarut data untuk menyalurkan. Kasus tersebut
dan penyaluran bansos di masa menjadi sorotan terlambatnya
pandemi, Fraksi menilai perlu ada pencairan dana bantuan sosial
akselerasi kebijakan kemiskinan yang (bansos). Konsekuensi dari
memberikan solusi menyeluruh keterlambatan penyaluran
berdasarkan Data Terpadu menimbulkan bantuan hangus, terblokir
Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pertama, dan KPM berpotensi tidak menerima
ditemukan ketidakakuratan data dan bantuan. Kendala penyaluran yang
duplikasi data penerima bantuan. dihadapi sementara ini diantaranya,
Pemutakhiran data kemiskinan di berupa keterlambatan pencairan dana,
Indonesia memang mengalami fase pemblokiran kartu, kartu yang belum
krusial, sejak ditemukan 21 juta data terdistribusi, kesalahan data, buku
ganda penerima bantuan sosial. tabungan yang belum terdistribusi, e-
Menteri Sosial (Tri Rismaharini) wallet yang tidak aktif, KPM meninggal
akhirnya menonaktifkan/menidurkan atau pindah.
sementara DTKS, sembari melakukan

60