Page 76 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS
P. 76
Kejaksaan harus selaras dengan Pertama, program pembinaan tidak
kedudukan dan fungsi yang diatur berjalan dengan baik karena jumlah
menurut UUD 1945 beserta tafsir penghuni yang terlalu banyak. Kedua,
konstitusional yang telah diberikan banyaknya penghuni lapas yang
melalui pertimbangan hukum dan melarikan diri karena perbandingan
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi jumlah penghuni dan petugas
(MK). Berdasarkan Pasal 24 UUD pengamanan yang terlampau jauh.
1945, kekuasaan kehakiman menurut Ketiga, berpengaruh pada anggaran
konstitusi dilakukan oleh Mahkamah untuk kebutuhan lapas juga akan
Agung (MA) dan MA. Sementara semakin besar. Keempat, menjadi
Kejaksaan bukanlah pelaksana dari sentrum peredaran narkoba mengingat
kekuasaan kehakiman, melainkan 40% lebih penghuni adalah narapidana
merujuk Pasal 24 ayat (3) UUD NRI narkoba. Kelima, penghuni lapas rentan
Tahun 1945, maka kedudukan terpapar Covid 19. Olehnya itu, Fraksi
Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah mengusulkan untuk membentuk Panitia
badan lain yang fungsinya berkaitan Kerja (Panja) Penegakan Hukum terkait
dengan kekuasaan kehakiman, bukan Tindak Pidana Narkotika, serta
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Menggelar Rapat Kerja Gabungan
Oleh karena itu rumusan Pasal 2 ayat dengan Kemenkumham, Polri, BNN,
(1) angka 3 RUU Kejaksaan harus Kejaksaan Agung dan Sekretaris
mengadopsi Pasal 24 ayat (3) UUD Mahkamah Agung dalam penyelesaian
NRI Tahun 1945. Perlu dilakukan masalah over-kapasitas lapas.
perbaikan terkait dengan definisi
Kejaksaan yang dalam RUU Kejaksaan Komisi IV DPR RI
dimuat dalam dua norma terpisah yakni
Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 Fraksi mendorong kartu tani sebagai
RUU Kejaksaan yang menurut program dari Kementerian Pertanian
pandangan Fraksi, harusnya dibuat agar maksimal, mengingat di beberapa
satu norma untuk menjamin dan wilayah infrastruktur terkait kartu
melaksanakan asas kepastian hukum. tersebut belum tersedia sehingga para
Perlu adanya pendalaman terhadap petani mengalami kesulitan untuk
perubahan status kepegawaian di menebus pupuk bersubsidi. Persoalan
lingkungan Kejaksaan yang dalam RUU lain adalah ekspor Benih Lobster,
Kejaksaan dikeluarkan dari rumpun Fraksi meminta
ASN.
Overcrowding lapas dan maraknya
peredaran narkotika dalam lapas juga
tak luput dari perhatian Fraksi, situasi
Overcrowding lapas akan
mengakibatkan beberapa masalah.
57
