Page 73 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

mengatasi kebocoran pajak pada mengingat cukup besar persentase
sektor-sektor tertentu sehingga risiko defisit terhadap PDB. Selain itu, Fraksi
shortfall penerimaan pajak dapat selalu konsisten mengingatkan
diminimalisir. Pemerintah soal pengalokasian PMN
kepada BUMN yang harus tepat
Kedua, Pemerintah terus-menerus sasaran, terukur dan tepat guna. Dalam
melakukan langkah perbaikan konteks ini bukan hanya menutup
kebijakan dan mekanisme perencanaan kerugian BUMN tetapi juga
dan penganggaran belanja. Postur dimaksudkan untuk memperkuat
sementara APBN 2022 sebesar Rp likuiditas sektor keuangan BUMN itu
2.714,1 triliun dianggap sangat realistis sendiri serta menjadikan instrumen
mengingat terbatasnya ruang fiskal PMN sebagai pengungkit agar BUMN
yang kita miliki. Rendahnya dapat bangkit dan mampu membiayai
penerimaan negara dan mandatory operasional BUMN secara mandiri yang
spending yang relatif cukup besar pada gilirannya akan menciptakan
mengharuskan pemerintah untuk multiplier effect dan trickle down effect.
meningkatkan kualitas belanja agar
lebih optimal dirasakan masyarakat. Keempat, menyoroti dan selalu
Penanganan Pandemi masih mengingatkan pemerintah agar terus
membutuhkan anggaran sangat besar meningkatkan efektivitas serta efisiensi
untuk mendukung upaya pemulihan penganggaran. Langkah ini dilakukan
ekonomi nasional. Fraksi memberikan agar pada tahun-tahun mendatang
catatan terkait masih rendahnya tidak mengakibatkan SiLPA terlalu
penyerapan anggaran TKDD di daerah besar, seperti pada SiLPA per April
setelah refocusing. Oleh karena itu, 2021 yang naik menjadi sebesar
pemerintah diharapkan mampu Rp.254 triliun. Kedepan penggunaan
melakukan pemetaan intensif atas anggaran diharapkan dapat lebih
kendala teknis ataupun substantif yang maksimal, tepat guna, tepat sasaran
terjadi di lapangan berkaitan dengan dan tepat waktu yang sesuai dengan
target realisasi serapan TKDD di ketentuan peraturan perundang-
daerah. Hal ini mengingat banyak undangan.
daerah yang hanya bergantung dengan
transfer dari pusat. Ketajaman Pengawasan

Ketiga, terkait defisit anggaran dalam Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR
APBN 2022 yang telah disepakati di RI dilakukan dalam berbagai kegiatan,
Panja sebesar Rp.(868.019) Triliun antara lain dengan melakukan Rapat
atau 4,85% terhadap PDB, Fraksi Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP),
Partai NasDem berpendapat tetap perlu Rapat Dengar Pendapat Umum
kehati-hatian (prudent) dalam (RDPU), kunjungan kerja ke daerah
mengelola defisit anggaran tersebut maupun ke luar negeri, baik dalam

54