Page 68 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

disampaikan kepada DPR RI untuk keterkaitan antara proses perencanaan
dibahas dalam pembicaraan dan penganggaran.
pendahuluan rancangan APBN. Hasil
pembahasan RKA-KL disampaikan Pemerintah Pusat mengajukan RUU
kepada Menteri Keuangan sebagai tentang APBN tahun berikutnya disertai
bahan penyusunan RUU tentang APBN dengan Nota Keuangan dan dokumen-
tahun berikutnya. dokumen pendukungnya kepada DPR
pada bulan Agustus. Pembahasan
Penyusunan rencana RUU APBN
kerja mengacu dilakukan sesuai
kepada PP No. 20 dengan UU yang
Tahun 2004 tentang mengatur susunan
Rencana Kerja dan kedudukan DPR.
Pemerintah dan PP Dalam pembahasan
No. 21 Tahun 2004 tentang ini DPR dapat
RKA-KL. Penyusunan Rencana mengajukan usul yang
Kerja Kementerian /Lembaga untuk mengakibatkan
periode satu tahun dituangkan dalam perubahan jumlah penerimaan dan
RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk pengeluaran dalam RUU tentang
teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan APBN. Pengambilan keputusan oleh
setiap tahun melalui Keputusan Menteri DPR mengenai RUU APBN dilakukan
Keuangan. selambat-lambatnya dua bulan
sebelum tahun anggaran yang
Reformasi di bidang penyusunan bersangkutan dilaksanakan. APBN
anggaran juga diamanatkan dalam UU yang disetujui oleh DPR terinci dalam
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dengan unit organisasi, fungsi, sub
Negara yang memuat berbagai fungsi, program, kegiatan, dan jenis
perubahan mendasar dalam belanja. Apabila DPR tidak menyetujui
pendekatan penyusunan anggaran. RUU tentang APBN yang diajukan
Perubahan mendasar tersebut, meliputi pemerintah, maka pemerintah dapat
aspek-aspek penerapan pendekatan melakukan pengeluaran setinggi-
penganggaran dengan perspektif tingginya sebesar angka APBN tahun
jangka menengah, penerapan anggaran sebelumnya.
penganggaran secara terpadu, dan
penerapan penganggaran berdasarkan Setelah APBN ditetapkan dengan UU,
kinerja. Dengan menggunakan rincian pelaksanaan APBN dituangkan
pendekatan penyusunan anggaran lebih lanjut dengan Peraturan Presiden
tersebut, maka penyusunan Rencana (Perpres) tentang Rincian APBN.
Kerja dan Anggaran diharapkan akan Selanjutnya, Menteri Keuangan
semakin menjamin peningkatan memberitahukan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga agar

49