Page 63 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

dengan beberapa catatan penting keamanan yaitu dengan memberikan
dalam menjalankan IE CEPA Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun
diantaranya: (1) EFTA harus menjadi 2001 dengan diterbitkannya UU No. 21
sponsor utama agar produk-produk Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
ekspor Indonesia yang di banned oleh Bagi Provinsi Papua sebagaimana
Uni Eropa untuk segera dicabut. telah diubah dengan UU No. 35 Tahun
Mengingat produk-produk tersebut 2008 tentang Penetapan Peraturan
merupakan unggulan dan melimpah di Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun
Indonesia. Terutama produk CPO atau 2008 tentang Perubahan Atas UU No.
minyak kelapa sawit. (2) Menjamin Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
ketersediaan program peningkatan Bagi Provinsi Papua (UU Otsus
kualitas SDM Indonesia sebagai usaha Papua).
transfer / sharing of knowledge dalam
bentuk beasiswa, pertukaran pelajar, Otsus Papua sangat dirasakan
pelatihan pembangunan karakter, manfaatnya oleh masyarakat, secara
pelatihan ekonomi dan sebagainya. (3) umum terdapat peningkatan
EFTA harus menjadi pintu masuknya kesejahteraan di Papua dan Papua
ekspor barang-barang Indonesia ke Barat. Namun perbaikan tersebut
berbagai negara khususnya negara- belum dianggap cukup memuaskan,
negara mitra EFTA. (4) Menjamin masih terdapat beberapa
investasi EFTA yang dilakukan permasalahan tata kelola
menyerap tenaga kerja dalam negeri pemerintahan yang perlu
dengan asas keadilan. direformulasi. Hal itu
sesuai dengan arahan

RUU tentang Perubahan atas Presiden Joko
Widodo bahwa
Undang-Undang No. 21
agar dilakukan
Tahun 2001 tentang Otonomi evaluasi secara

Khusus Bagi Provinsi Papua menyeluruh terkait
tata kelola dan
RUU ini disetujui oleh DPR RI dan efektivitas penyaluran
Pemerintah dalam Rapat Paripurna dana otsus.
DPR RI pada 15 Juli 2021 dan telah
diundangkan menjadi UU No. 2 Tahun UU Otsus Papua belum mengakomodir
2021. Berawal dari tuntutan masyarakat beberapa ketentuan pengaturan
Papua untuk memisahkan diri dari tentang tata kelola keuangan, dan
Negara Republik Indonesia berimbas wewenang Pemerintah Pusat sehingga
pada konflik yang berkepanjangan, perlu dilakukan perubahan atau
untuk mengatasi hal tersebut penyesuaian terhadap UU Otsus Papua
pemerintah melakukan pelbagai untuk mengakselerasi pembangunan di
pendekatan pembangunan dan wilayah Papua. UU ini juga melakukan

44