Page 58 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS
P. 58
RUU tentang Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal
18 B ayat 2 dan Masyarakat Tradisional
Adat
dalam Pasal 28 I ayat 3 sama sekali
Negara mengakui dan menghormati belum ada penjelasannya.
kesatuan-kesatuan Masyarakat Secara garis besar, dalam RUU
Hukum Adat beserta hak- Masyarakat Hukum Adat
hak tradisionalnya bertujuan untuk
sepanjang masih hidup memperjuangkan
dan sesuai dengan pelindungan, pengakuan,
perkembangan dan pemberdayaan karena
masyarakat dan pada kenyataan meski
prinsip Pancasila, keberadaannya telah
Undang-Undang dijamin oleh konstitusi
Dasar Negara Negara, tetapi selama ini
Republik Indonesia belum diakui dan dilindungi
Tahun 1945, Negara secara optimal dalam
Kesatuan Republik melaksanakan hak pengelolaan
Indonesia, dan bhineka yang bersifat komunal, baik hak atas
tunggal ika.
tanah, wilayah, budaya, dan sumber
Setelah amandemen UUD 1945 daya alam yang diperoleh secara turun
pengakuan dan perlindungan temurun, maupun yang diperoleh
konstitusional terhadap Masyarakat melalui mekanisme lain yang sah
Hukum Adat pun tidak hilang yang menurut hukum adat setempat.
mana tercantum dalam Pasal 18 B ayat Masyarakat Hukum Adat selama ini
(2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. belum diakui dan dilindungi secara
Namun teks pengakuan dan optimal dalam melaksanakan hak
perlindungan konstitusional terhadap pengelolaan yang bersifat komunal,
Masyarakat Hukum Adat masih baik hak atas tanah, wilayah, budaya,
menyisakan dua persoalan pokok. dan sumber daya alam yang diperoleh
Pertama, pengakuan terhadap secara turun temurun, maupun yang
Masyarakat Hukum Adat diletakkan diperoleh melalui mekanisme lain yang
pada syarat-syarat sepanjang masih sah menurut hukum adat setempat.
hidup, sesuai dengan perkembangan Belum optimalnya pengakuan,
masyarakat dan prinsip NKRI.
perlindungan, dan pemberdayaan
Persyaratan normatif demikian menjadi Masyarakat Hukum Adat
kendala pada pengakuan dan mengakibatkan belum tercapainya
perlindungan keberadaan hak-hak kesejahteraan dan pelestarian hak-hak
Masyarakat Hukum Adat. Kedua, tradisional, budaya, serta adat istiadat
konstitusi dua istilah yaitu Kesatuan
39