Page 53 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

dan berapa jumlah undang-undang Adapun uraian urgensi, landasan
yang berhasil direalisasikan. hukum, filosofis dan sosiologis sebagai
berikut:
RUU Inisiatif Fraksi Partai NasDem
RUU tentang TPKS Penghapusan
Fraksi Partai NasDem sangat Kekerasan Seksual
memberikan perhatian khusus kepada
beberapa usulan RUU dalam Prolegnas Komitmen Fraksi Partai NasDem
Prioritas 2021 baik terhadap RUU memperjuangkan kepentingan
yang diusulkan oleh anggota kelompok subordinat adalah
Fraksi Partai NasDem. RUU yang suatu keniscayaan.
diusulkan Fraksi Partai NasDem Fenomena
adalah yang berpihak pada kekerasan
kepentingan publik, semangat seksual
kepublikan ini menjadi merupakan
landasan dasar dan salah satu
perjuangan restorasi Partai persoalan pelik di
NasDem. Secara filosofis negeri ini. RUU
RUU yang diperjuangkan perlu menjadi
nantinya menghasilkan undang-undang guna
multiplier effect pada segala memberikan jaminan
tatanan kehidupan berbangsa dan perlindungan terhadap korban
bernegara. kekerasan seksual dimulai dari usaha
pencegahan, penanganan, penindakan
Contoh riil pada perjuangan RUU sampai pemulihan, baik pemulihan bagi
Tindak Pidana Penghapusan korban dan kemungkinan rehabilitasi
Kekerasan Seksual, yang berefek pada sikap pelaku.
perubahan paradigma hukum,
penegakan supremasi yang Bagi Fraksi Partai NasDem upaya
berperspektif perlindungan dan lahirnya UU penghapusan Kekerasan
pencegahan pada hukum. Merubah Seksual adalah bentuk nyata tanggung
mindset dan cara pandang dari jawab Negara untuk melindungi
pengaruh budaya patriarki menuju warganya dari perbuatan yang
budaya egalitarian. Mendorong menyakitkan (ill-treatment), dan untuk
emansipasi kesetaraan gender dalam itu diperlukan dukungan dari DPR RI,
setiap pembangunan. Selain itu, Fraksi Pemerintah, dan DPD RI serta elemen
juga memperjuangkan RUU masyarakat agar bersama-sama
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, mewujudkan lingkungan yang aman
RUU Masyarakat Hukum Adat dan dan nyaman, bebas dari kekerasan
RUU Penggantian UU No. 20 Tahun seksual.
2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

34