Page 52 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

Kelima, mengatur ritme gerakan bahwa DPR merupakan lembaga
memenangkan hati rakyat dalam setiap pemegang kekuasaan legislatif.
kontestasi. Pengejawantahan visi dan
misi partai dapat terwujud dengan Pasal 68 UU No. 17 Tahun 2014
memenangkan kontestasi pemilu tahun tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
2024, maka setiap Anggota Fraksi menjelaskan bahwa DPR merupakan
NasDem harus menjadi motor lembaga perwakilan rakyat yang
penggerak di daerahnya. berkedudukan sebagai lembaga
Menggelorakan semangat restorasi negara. Berdasarkan Pasal 69, DPR
melalui identitas yang diciptakan kader mempunyai fungsi sebagai berikut,
militan di setiap wilayah. Karena itu, pertama sebagai fungsi Legislasi
keberadaan Anggota Fraksi di dapil (Legislating), yaitu fungsi dasar yang
menjadi sangat penting, selain untuk dimiliki oleh lembaga legislatif yang
rekrutmen juga untuk memperkuat bertujuan agar DPR dapat membentuk
basis partai dan sekaligus peraturan perundang-undangan yang
meningkatkan Partai ID dan popularitas baik, yang sesuai aspirasi masyarakat.
Partai. Kedua fungsi Anggaran (Budgeting),
selain membuat Undang-Undang, DPR

Cipta Legislasi juga berfungsi Menyusun anggaran
negara dalam Rancangan Anggaran
Era reformasi membawa perubahan Pendapatan dan Belanja Negara
besar bagi negara Indonesia, (RAPBN). Ketiga ungsi Pengawasan
khususnya kelembagaan negara atau (Controlling), sebagai lembaga
dalam kewenangan Dewan Perwakilan legislatif, DPR dianggap sebagai
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). representasi masyarakat yang
Pergeseran bandul kekuasaan DPR mempunyai tugas untuk mengawasi
menjadi wajah baru yang menonjol, jalannya pemerintahan.
dimana yang semula eksekutif heavy,
menjadi kewenangan penuh lembaga Dalam menjalankan fungsi legislasi
legislatif. Presiden tidak lagi memiliki untuk memenuhi kebutuhan hukum
kekuasaan tunggal dalam membentuk nasional, DPR RI berkomitmen selalu
Undang-Undang (UU). Hal ini transparan dalam membahas RUU,
dipertegas dalam Pasal 5 ayat 1 UUD selain itu juga harus terbuka terhadap
Tahun 1945 pasca amandemen, yaitu masukan atau aspirasi publik, serta
“Presiden berhak mengajukan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
rancangan undang undang kepada perundang-undangan. Hal inilah yang
Dewan Perwakilan Rakyat”. Lebih lanjut akan menjadi salah satu tolok ukur
pada Pasal 20 ayat 1 yaitu “Dewan rakyat dalam menilai kinerja Program
Perwakilan Rakyat memegang Legislasi Nasional (Prolegnas).
kekuasaan membentuk undang- Prolegnas digunakan untuk menghitung
undang”. Perubahan ini terlihat jelas berapa jumlah RUU yang direncanakan

33