Page 54 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

Fraksi Partai NasDem keterbatasan korban dalam mengakses
mempertimbangkan beberapa hal hak atas keadilan dan hak atas
terkait urgensi RUU TPKS ini, antara penanganan.
lain sebagai berikut, Pertama fenomena
kekerasan seksual terhadap Keempat, korban dan keluarga harus
perempuan dan anak yang terus mendapat dukungan proses pemulihan
meningkat. Beberapa bentuk kekerasan dari negara, melalui Pusat Pelayanan
seksual sudah diatur dalam peraturan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
perundang-undangan tetapi belum dan Anak (P2TP2A) untuk membantu
menyediakan skema perlindungan, proses pemulihan korban kekerasan
penanganan dan pemulihan korban. seksual namun peraturan undang-
Sehingga RUU TPKS ini lebih undang yang sedang berlaku belum
dipandang pada perspektif (fokus) menyediakan jaminan atas pemenuhan
perlindungan korban. hak-hak korban dan keluarga korban
karena kekerasan seksual pada
Kedua, korban mengalami kesulitan dasarnya tidak hanya membuat korban
dalam mengakses layanan medis, terluka secara fisik, tetapi juga psikis.
psikologi dan bantuan hukum. Korban Hal itu juga ini dialami oleh keluarga
seringkali disalahkan, distigmatisasi dan saksi korban. Dengan kata lain
dan korban mengalami reviktimisasi pihak korban dan keluarganya
(dipersalahkan, ditanya dengan mengalami penderitaan yang berlapis
pertanyaan yang membuat korban tidak dan bersifat jangka panjang akibat
nyaman, bahkan dipertemukan dengan kekerasan seksual.
pelaku, dan lain sebagainya) di saat
mereka sendiri sudah mengalami Kelima, mengharapkan ada dalam bab
kekerasaan fisik maupun psikis. membahas khusus tentang korban,
keluarga korban dan saksi, termasuk
Ketiga, mengutip risalah kebijakan yang perlindungan anak dan disabilitas.
diterbitkan oleh Komnas Perempuan Selanjutnya mengurai jenis kekerasan
menyebutkan bahwa tidak ada seksual seperti pelecehan seksual,
pengaturan yang komprehensif tentang pemaksaan hubungan seksual,
sembilan jenis kejahatan tersebut (yaitu pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan
pelecehan seksual, eksploitasi seksual, aborsi dan eksploitasi seksual.
pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan
aborsi, perkosaan, pemaksaan Keenam, Pemerintah Indonesia telah
perkawinan, pemaksaan pelacuran, menandatangani Konvensi CEDAW
perbudakan seksual, dan penyiksaan (The Convention on the Elimination of
seksual) sebagai tindak pidana tersebut All Forms of Discrimination against
peraturan perundang-undangan yang Women), pada 24 Juli 1984 melalui UU
berlaku, sehingga terjadi kekosongan RI No. 7 Tahun 1984. Konvensi
hukum yang memberi dampak pada mengisyaratkan kewajiban negara
untuk menciptakan regulasi UU yang

35