Page 65 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

kelaziman Internasional dalam kegiatan skema multitarif, penyesuaian tarif PPN
perekonomian. Fraksi Partai NasDem secara bertahap sampai dengan 2025.
berpandangan bahwa RUU ini harus
disesuaikan dengan perkembangan Ketiga, berkaitan dengan Cukai perlu
hukum, kebutuhan masyarakat, dan adanya penegasan ranah pelanggaran
kebutuhan tata kelola Ketentuan Umum administratif dan prinsip ultimum
dan Tata Cara Perpajakan (KUP), remedium (penghentian penyidikan)
seperti yang telah tertuang dalam RUU pada tindak pidana cukai untuk
ini. Adapun beberapa sikap Fraksi kepentingan penerimaan negara dan
Partai NasDem yang menjadi catatan kepastian hukum.
penting berkaitan dengan RUU HPP
yang telah ditetapkan menjadi UU yaitu: Keempat, berkaitan dengan Pajak
Karbon pentingnya komitmen
Pertama, berkaitan dengan PPh penyusunan peta jalan (roadmap) pajak
perlunya perbaikan lapisan tarif PPh karbon dan pasar karbon bersama
OP yang berpihak pada lapisan DPR, penetapan subjek, objek, dan tarif
penghasilan terendah (Rp 60 juta) dan pajak karbon, dan insentif bagi wajib
kenaikan tarif menjadi 35% untuk pajak yang berpartisipasi dalam
kelompok atas, tarif final yang perdagangan emisi karbon. Dan
kompetitif untuk pendalaman pasar Kelima, pentingnya mempertahankan
keuangan, pengaturan ulang tarif PPh fasilitas untuk WP UMKM yang diatur
Badan sebesar 22% yang tujuannya Pasal 31E UU PPh, penyesuaian tarif
untuk mendukung terjaganya basis PPN secara bertahap seiring pemulihan
pajak, penambahan threshold ekonomi, perbaikan bracket
peredaran bruto tidak kena pajak untuk penghasilan kena pajak untuk WP/OP
UMKM, pengaturan tentang kelompok bawah, sekaligus mengatur
penyusutan, dan amortisasi, threshold peredaran bruto tidak kena
pembatalan usulan tentang GAAR dan pajak sebagai bentuk pemihakan nyata
AMT. bagi WP UMKM.

Kedua, berkaitan dengan PPN Rencana Amandemen UUD 1945
komitmen keberpihakan Fraksi Partai Terbatas
NasDem sangat jelas kepada
masyarakat menengah kebawah, Saat ini sedang berkembang isu perihal
bahwa barang kebutuhan pokok yang amandemen UUD 1945 yang
dibutuhkan masyarakat banyak, jasa menyinggung soal dihidupkannya
pendidikan, jasa kesehatan, jasa kembali GBHN dalam istilah baru yaitu
keuangan, dan jasa pelayanan sosial Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN),
dibebaskan dari pengenaan PPN. selain itu juga terkait isu per-panjangan
Selain itu, skema PPN Final untuk masa jabatan Presiden. Apabila melihat
sektor tertentu sebagai pengganti sejarah, UUD 1945 telah mengalami

46