Page 64 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

perubahan beberapa pasal dalam UU prinsip demokrasi.
No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Otsus Papua menambah pasal
menambahkan materi baru untuk baru yaitu terkait komposisi DPRK yang
menyesuaikan dengan kondisi politik, sebelumnya hanya terdiri dari anggota
ekonomi, dan sosial budaya yang DPRD Kabupaten/Kota yang dipilih
berkembang di masyarakat. melalui pemilu diubah menjadi terdiri
atas anggota DPRK yang dipilih melalui
UU Otsus Papua mengubah besaran pemilu dan diangkat dari OAP tidak
dana Otsus, mekanisme, dan tata berasal dari Partai Politik yang
kelola keuangan untuk meningkatkan berjumlah sebanyak ¼ (satu per empat)
efektivitas dan efisiensi dari dana Otsu kali dari jumlah anggota DPRP yang
situ sendiri. Perubahan pasal terkait dipilih dalam pemilu. Untuk melakukan
keuangan tidak hanya untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan
memperbaiki tata Kelola dana Otsus, koordinasi pelaksanaan Otsus dan
melainkan juga untuk mendorong pembangunan di wilayah papua maka
sinergi pembangunan antara terdapat pasal baru yaitu adanya
pemerintah pusat dan daerah. pembentukan badan khusus.

UU Otsus Papua juga untuk RUU dan Standing Point Fraksi
mempertegas keberpihakan dari Partai NasDem
Pemerintah terhadap Orang Asli Papua
(OAP) serta memberikan kepastian RUU Harmonisasi Peraturan
hukum dalam rangka melindungi dan
menjunjung harkat martabat, memberi Perpajakan (HPP)
afirmasi, dan melindungi hak dasar
Orang Asli Papua, baik dalam bidang Rancangan Undang-undang (RUU)
ekonomi, politik, dan sosial-budaya. tentang Ketentuan Umum dan Tata
Mendorong adanya penyusunan Cara Perpajakan (KUP) yang
rencana induk bidang pendidikan, selanjutnya diubah menjadi RUU
kesehatan, serta pemberdayaan tentang Harmonisasi Peraturan
ekonomi demi kesejahteraan Perpajakan (HPP) adalah RUU
masyarakat. UU ini juga perubahan kelima atas
bertujuan mengurangi UU No. 6 Tahun 1983
kesenjangan antar Tentang Ketentuan
wilayah di Papua Umum dan Tata Cara
dengan membuka Perpajakan. RUU ini
pendekatan penataan dimaksudkan sebagai
daerah yang top down bentuk penyesuaian
dan bottom up dengan dengan perkembangan
mengedepankan prinsip- teknologi dan
komunikasi, serta

45
45