Page 66 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

sebanyak 4 (empat) kali amandemen (Pilpres, Pemilu DPR, DPD, dan
yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, DPRD) juga Pemilihan (kepala daerah)
dan 2002. yang dilaksanakan secara serentak.
Sikap Fraksi Partai NasDem
Terhadap isu tersebut, Fraksi Partai mendukung atas ditariknya RUU
NasDem menolak. Fraksi Partai Pemilu dari Prolegnas Prioritas tahun
NasDem berpandangan bahwa 2021.
Amandemen UUD 1945 Terbatas sulit
untuk dilakukan, terlebih untuk Mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016
memasukkan PPHN. Amandemen Pasal 201 ayat 8, maka pemungutan
terbatas tidak sesederhana yang suara Pilkada di seluruh Indonesia
dibayangkan, satu norma konstitusi dilaksanakan pada November 2024,
dengan norma konstitusi sementara untuk pemilihan
lainnya dalam pasal-pasal Presiden dan Wakil Presiden
konstitusi harus saling serta Pemilihan Anggota
berkaitan. PPHN juga legislatif belum
berdampak pada sistem ditentukan tanggalnya.
ketatanegaraan lainnya, Hingga saat ini, Masa
yaitu bagaimana posisi Persidangan II
MPR dan Presiden Tahun sidang 2021-
apabila Haluan negara 2022 terkait tanggal
dihidupkan. pelaksanaan pemilu
serentak tahun
Penarikan RUU Pemilu dari 2024 masih dibahas oleh Komisi II DPR
Prolegnas Prioritas 2021 RI bersama pemerintah dan
penyelenggara pemilu. Pembahasan
DPR RI bersama pemerintah sepakat terakhir KPU mengusulkan Pemilu
untuk menarik RUU Pemilu dari daftar dilaksanakan pada 21 Februari 2024,
Prolegnas Prioritas 2021 dan dan pemerintah mengusulkan pada 15
digantikan dengan RUU tentang Mei 2024.
perubahan kelima atas UU No. 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Fraksi partai NasDem sepakat dengan
Tata Cara Perpajakan yang diusulkan pemerintah apabila pemilu
oleh Pemerintah. Dengan ditariknya dilaksanakan pada 15 Mei 2024
pembahasan RUU pemilu, artinya dengan alasan memberikan
bahwa pembahasan revisi UU Pemilu kesempatan kepada pemerintah untuk
yaitu UU No. 7 Tahun 2017 dan UU konsentrasi pada penanganan Pandemi
No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan hingga tuntas, dan juga dapat recovery
Kepala Daerah tidak mengalami dari krisis pandemi di berbagai sektor.
perubahan hingga pelaksanaan pemilu Apabila dilaksanakan pada tanggal
tahun 2024 atau pemilu nasional tersebut juga akan bersinggungan

47