Page 77 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

peningkatan budidaya lobster dalam kemungkinan adanya “penumpang
negeri dan memandang kajian gelap” dan trayek liar yang akan melalui
Penerimaan Negara Bukan Pajak berbagai jalur alternatif bahkan “jalan
terkait ekspor benih lobster penting tikus” untuk upaya lolos dari
dilakukan, sejak awal mendukung pengawasan pihak berwajib.
penghentian ekspor benih lobster dan
mengutamakan pengembangan Komisi VI DPR RI
budidaya lobster dalam negeri dengan
memprioritaskan kelestarian sumber Komisi VI DPR RI meminta
daya perikanan nasional. Kementerian BUMN dan PT. Biofarma
(Persero) untuk melaksanakan proses

Terkait impor beras, Fraksi menolak pendistribusian Vaksin Covid-19
kebijakan tersebut dan meminta dengan tetap menjaga mutu dan
Kementerian Pertanian menjamin keamanan berdasarkan standar
bahwa produksi beras dalam negeri protokol yang berlaku, serta
mampu memenuhi kebutuhan beras bekerjasama dengan Kementerian dan
nasional dengan mengutamakan stakeholder terkait percepatan riset dan
penyerapan hasil panen petani dengan produksi Vaksin Merah Putih.
harga yang baik sehingga dapat Pemerintah diharapkan lebih proaktif
meningkatkan kesejahteraan sekaligus dalam menyampaikan informasi secara
menjaga semangat petani Indonesia mendetail terkait dampak penggunaan
untuk terus berproduksi. Vaksin Covid-19 untuk lebih
meningkatkan kepercayaan dan
Komisi V DPR RI terdistribusinya informasi secara
merata bagi masyarakat. Kemudian,
Menjelang hari raya Idul Adha Audiensi kelompok Komisi VI Fraksi
pada Juli 2021, muncul dengan Forum Pensiunan BUMN,
potensi arus mudik Nasabah Jiwasraya dengan
masyarakat, ditengah agenda kejelasan tentang dana
lonjakan kasus Covid- pensiun yang berpotensi
19. Oleh sebab itu, mengalami pemotongan
Fraksi meminta sebesar 70% dampak dari
pemerintah harus kebijakan merger Jiwasraya,
tegas dalam serta terus melakukan
mengantisipasi pemantauan perkembangan
dengan pertimbangan penyelesaian kasus jiwasraya.
keselamatan
masyarakat, maka disarankan untuk Terkait dengan panja Badan Usaha
menerapkan sanksi tegas. Selain itu, Milik Negara (BUMN), total penerimaan
patut dilakukan pengawasan pada negara atas laba berupa setoran
penyedia jasa angkutan umum dan dividen yang berasal dari sepuluh
barang untuk menghindari BUMN hanya 85%. Hal ini

58