Page 74 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

rangka reses maupun kunjungan pemerintah lebih menekankan
spesifik. Materi yang dibahas perlindungan data pribadi
dalam rapat-rapat secara elektronik.
yang dilaksanakan
oleh komisi, selain Pada RDP Komisi I
menyangkut hasil DPR RI dengan
temuan dari Kementerian Luar
kunjungan kerja Negeri Republik
dan audiensi, juga Indonesia (Kemenlu RI)
berasal dari hasil pengawasan yang (26/01/2021), yang membahas
disampaikan oleh DPD RI. perkembangan diplomasi Vaksin Covid-
Pelaksanaan fungsi pengawasan juga 19 guna mendukung kesuksesan
dilakukan dengan membentuk Tim program Vaksin Nasional, serta
Pengawas atau Pemantau, Panitia diplomasi perlindungan Warga Negara
Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja Indonesia (WNI) yang di luar negeri
(Panja) serta memberikan dalam menghadapi gelombang kedua
pertimbangan atau persetujuan atas Covid-19. Pada kesempatan yang
pengangkatan/ pemberhentian pejabat sama, didiskusikan pula kebijakan
publik, dan hal-hal yang menjadi politik luar negeri terhadap
kewenangan Anggota DPR RI. perkembangan dunia dan kawasan,
seperti perkembangan politik di
Adapun pelaksanaan fungsi Amerika Serikat, Palestina,
pengawasan yang telah dilakukan oleh Afghanistan, serta keanggotaan tidak
Anggota Fraksi dalam berbagai tetap Indonesia dalam Dewan
kegiatan diantaranya: Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (DK PBB).
Komisi I DPR RI
Pada masa sidang selanjutnya, agenda
Komisi I DPR RI bersama Kementerian pembahasan mengenai temuan
Komunikasi dan Informasi Republik dokumen Rancangan Perpres Rencana
Indonesia (Kominfo RI) Strategis 2020-2044 yang bernilai total
menyelenggarakan Rapat Panja RUU Rp. 1,760 Triliun. Terungkapnya
Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada dokumen tersebut membuat ketidak
13 dan 18 Januari 2021 untuk setujuan publik bergejolak dan
membahas Daftar Inventarisasi tercermin pada headline media massa
Masalah (DIM). Ada perbedaan dan media sosial selama beberapa
pemahaman antara DPR dan minggu. Sikap Fraksi sangat jelas
Pemerintah mengenai RUU PDP, melalui pernyataan publiknya, bahwa
sehingga DPR menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Presiden
RUU PDP harus mengatur keseluruhan (Raperpres) terkait pembelian Alat
data pribadi, baik elektronik maupun Pertahanan dan Keamanan
nonelektronik. Sementara itu,

55