Page 75 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

(Alpahankan) tidak rasional dan bisa Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
membuat hiperinflasi. Pertimbangan (PPPK). Pengangkatan melalui proses
tersebut dikemukakan dalam rapat verifikasi dan validasi data kelengkapan
kerja Komisi I dengan Menteri administrasi oleh Badan Kepegawaian
Pertahanan Republik Indonesia Negara (BKN) dan/atau
Prabowo Subianto, dimana pemerintah kementerian/lembaga negara terkait.
harus mempertimbangkan kondisi Namun demikian terhadap pembatasan
masyarakat dimasa pandemi, serta waktu tenaga honorer dapat menjadi
kondisi ekonomi negara yang sedang ASN melalui PPPK, seharusnya UU
memprihatinkan. ASN yang baru dapat memberikan
solusi terhadap honorer yang belum
Meskipun demikian, Fraksi sangat memperoleh haknya.
memahami adanya kebutuhan
modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Mengingat beban kerja PPPK yang
(Alutsista), kesiapan tempur yang sama dengan PNS maka dalam RUU
rendah maupun pencapaian Minimum ASN harus mengatur tentang hak
Esential Force (MEF) tahap III yang PPPK dengan hak PNS, yakni hak atas
masih kurang. Fraksi menyetujui bahwa gaji, tunjangan, fasilitas, cuti,
Renstra prioritas Kementerian pengembangan kompetensi, jaminan
Pertahanan harus menjalankan hari tua serta perlindungan kesehatan.
prosedur penganggaran, melalui Selain hak tersebut, RUU ASN
konsultasi DPR, Kementerian mengatur tentang pemberian jaminan
Keuangan, Panglima TNI dan Badan sosial kepada pegawai ASN, sesuai
Perencanaan Pembangunan Nasional amanat Undang-Undang Nomor 40
(Bappenas). tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional dan Undang-Undang
Komisi II DPR RI Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial berupa
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara jaminan kesehatan, jaminan
(ASN), seharusnya memperhatikan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
tenaga honorer di lingkungan instansi jaminan pensiun, dan jaminan
pemerintah yang tidak terakomodasi kematian.
menjadi ASN, walaupun telah
memenuhi kriteria untuk diangkat Komisi III DPR RI
menjadi ASN. Sehingga melalui
perubahan UU ASN akan Fraksi memberikan
memberikan jaminan dan beberapa catatan
kepastian hukum terhadap untuk menjadi perhatian
status tenaga honorer untuk terkait dengan perbaikan
diangkat menjadi ASN terhadap Draft RUU
khususnya menjadi Pegawai Kejaksaan antara lain posisi

56