Page 78 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS

mengindikasikan bahwa masih banyak potensi daerah, belum optimalnya
BUMN yang belum mampu regulasi yang ada untuk menciptakan
memberikan kontribusi secara iklim investasi energi terbarukan yang
signifikan kepada negara, khususnya kondusif bagi investor, termasuk terkait
pada sektor penerimaan. Salah satu harga dan insentif, hingga terkait
pengaturan tentang BUMN yang tumpang tindih peran Pemerintah Pusat
dilaksanakan saat ini adalah dan Pemerintah Daerah dalam
berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 pengelolaan Energi Baru Terbarukan
tentang Badan Usaha Milik Negara. (EBT). Komisi VII DPR RI berkomitmen
Namun, dalam rangka memperbaiki menyelesaikan Undang-Undang
tata kelola dan kinerja BUMN, Fraksi Minerba pada Program Legislasi
menilai undang undang eksisting Nasional pertama, kemudian UU EBT.
tersebut dinilai perlu dilakukan UU EBT diharapkan menjadi dasar
pembaharuan, mengingat hukum yang lebih konsisten dalam
pembentukan BUMN sebagai menjamin investasi EBT di dalam
perpanjangan tangan negara dalam negeri, sehingga ekosistem dapat
rangka melaksanakan tugas mengelola terbangun dengan baik. Saat ini
potensi cabang produksi yang penting realisasi rasio penggunaan energi
melalui berbagai sektor. Fraksi juga tahun 2020 paling tinggi didominasi
menilai, dalam pelaksanaan oleh batubara (38.04%), minyak bumi
pengelolaan cabang produksi penting sebesar 31.6%, disusul dengan gas
oleh BUMN, masih ditemukan banyak bumi sebesar 19.6%. Apabila
inefisiensi dan kesalahan dalam tata dibandingkan dengan target bauran
yang ditetapkan pemerintah sebesar
kelola BUMN yang menyebabkan
kinerja BUMN tidak optimal. Oleh 13.41%, pemanfaatan energi baru
karena itu, inisiatif penyusunan terbarukan tahun 2020 masih belum
Undang-Undang tentang BUMN yang optimal, namun secara keseluruhan,
baru telah menjadi bagian dari Program data pada pasokan Energi Primer
Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa
2021. meskipun pemanfaatan masih belum
sesuai harapan, namun dengan
Komisi VII DPR RI adanya pandemi, ketahanan
pasokan energi baru
Permasalahan pengelolaan terbarukan justru semakin
energi terbarukan yang membaik, sementara
dianggap masih belum pasokan energi fossil
optimal meliputi mengalami penurunan.
pengawasan jalannya Berkurangnya produksi
proyek dan evaluasi yang energi fosil terutama minyak
tidak sesuai perencanaan, bumi serta komitmen global
inventarisasi data terkait dengan dalam pengurangan emisi

59