Page 597 - BUKU GELORA KATA KATA FAHRI HAMZAH

FAHRI HAMZAH
GELORA KATA-KATA
SEPUTAR DEMOKRASI
DAN MUSUH-MUSUHNYA

Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN, UU Tipikor,
UU KPK, UU TPPU dan regulasi lainnya yang terkait.
Regulasinya solid, tidak tumpang tindih, memenuhi asas
legalitas dalam pemberantasan korupsi. Regulasi tersebut

harus memilki makna yang jelas dan pasti, juga memiliki
tafsir yang ketat dan tidak multitafsir. Dengan demikian,
kepastian hukum bisa diwujudkan dalam bingkai keadilan
dan kemanfaatan.

Kedua, penataan lembaga dan birokrasi. Lembaga dan
birokrasi penegak hukum kita adaptasikan dengan

semangat demokrasi, yang terbuka dan terdistribusi. Tidak
ada satu lembaga yang menjadi superior, dan yang lainnya
hanya menjadi pelengkap. Termasuk juga penataan lembaga
politik, khususnya pada aspek keuangan politik. Karena
lembaga politik menjadi sumber rekrutmen kepemimpinan
nasional dan daerah.

Ketiga, menegaskan kepemimpinan (leadership) presiden
dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi

bukan hanya tanggung jawab KPK saja, KPK bukan aktor
tunggal, juga bukan aktor yang paling utama. Agenda
pemberantasan korupsi menjadi beban tanggung jawab
seluruh elemen bangsa, yang mestinya langsung dipimpin
oleh Presiden yang telah dipilih melalui Pemilu yang super

594