Page 359 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

MASA SIDANG
No. JENIS PENGADUAN
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 JUMLAH
1. Tanah 350 440 474 300 124 1.688
2. Perumahan 49 53 97 63 27 289
3. Kepegawaian 282 273 262 247 100 1.164
4. Peradilan 273 304 210 219 102 1.108
5. Pendidikan 65 116 30 94 22 327
6. Aparatur Negara 203 310 253 190 67 1.023
7. Agama 40 53 18 141 6 258
8. Ekonomi 93 115 73 160 51 492
9. Kesehatan 17 40 15 124 7 203
10. Sosial 411 234 240 164 69 1.118
11. Umum/Politik 331 389 167 129 120 1.136

JUMLAH 2.114 2.327 1.839 1.831 695 8.806

Cara· penanganan pengaduan Seperti telah disebutkan di atas
bahwa penanganan suatu masalah/pengaduan-pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat ke DPR pada umumnya ditangani oleh
Komisi-komisi, akan tetapi sering terjadi pengaduan yang diajukan
dalam wujud surat atau delegasi langsung ditangani oleh Pimpinan
DPR atau oleh Pimpinan Fraksi.
Adapun masalah-masalah yang ditangani langsung oleh Pimpinan
DPR ialah masalahmasalah yang materinya memerlukan penanganan
Dalam hal secepatnya, karena permasalahannya menyangkut nasib seseorang/
penanganannya sekelompok orang, atau akan menjadi terlambat penanganannya jika
memerlukan ditangguhkan sampai masa sidang berikutnya untuk diserahkan kepada
perhatian segera, alat kelengkapan yang membidanginya.
pimpinan DPR Dalam hal penanganannya memerlukan perhatian segera,
terlebih dahulu pimpinan DPR terlebih dahulu mengecek kebenarannya, kemudian
mengecek meneruskan permasalahannya kepada instansi yang bersangkutan

kebenarannya, untuk memperoleh perhatian atau penyelesaian secepatnya.
kemudian Sedangkan masalah-masalah yang materinya memerlukan pendalaman
meneruskan lebih lanjut, dan jika perlu dilakukan peninjauan on the spot oleh
permasalahannya Komisi yang membidanginya atau oleh Fraksi maka masalah tersebut
kepada instansi diteruskan kepada alatalat kelengkapan DPR lainnya.
yang bersangkutan... Jika permasalahannya bersifat politis dan sangat peka
serta diduga dapat mengganggu stabilitas politik, dibahas.dalam
rapatrapat Pimpinan DPR atau rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan
Pimpinan Fraksi. Dalam menyelesaikan pengaduanpengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat, Pimpinan DPR biasanya melakukan
tindakantindakan pengecekan terhadap benar tidaknya suatu
permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPR, hal
ini mengingat bahwa dalam setiap bentuk tindakan yang dilakukan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 357
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 357 11/21/19 18:19