Page 362 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden No.R.03/PUIIII/1983 tanggal 31 Maret 1983 dengan
menunjuk Menteri Keuangan RI untuk mernbahas RUU
tersebut dengan
DPR RI, yang diterima DPR RI tanggal 5 April 1983
dengan No.Pokok P.3.82.
Pembahasan RUU ini dimulai pada 16 Mei 1983
dan diakhir hingga pembicaraan tingkat akhir. Dengan
persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang disahkan
menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1983 tentang
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980.
UU ini terdiri dari 2 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1983
No.34. TLN No.3256.

Tahun Sidang 1983/1984. Dihasilkan 17 UU.
1. Rancangan Undang undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia, terdiri dari 9 Bab 21 Pasal. RUU ini disampaikan

ke DPR RI dengan Amanat Presiden Nomor R.05/PU/
VIIl/1983 tanggal 22 Agustus 1983 dengan menunjuk Menteri
Kehakiman R.I. untuk membahas RUU tersebut dengan DPR-
RI, yang diterima DPR RI tanggal 25 Agustus 1983 dengan No.
Pokok P.5.82.
Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah
diadakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 7
September1983 yang dipimpin oleh : M. Kharis Suhud.
Pembahasan dilakukan lewat prosedur singkat dengan 3
tingkat pembicaraan hingga tanggal 30 September 1983.
Dengan persetujuan DPR RI, RUU disahkan menjadi Undang-
undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia, terdiri dari 9 Bab 21 pasal, dimuat dalam LN Tahun
1983 No.44, TLN No.3260.
2. Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum
Perpajakan, terdiri dari 11 Bab - 50 Pasal.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden No.R05/PUIXI/1983 tanggal 3 Nopember 1983
dengan menunjuk Menteri Keuangan R.I. untuk membahas
RUU t.ersebut dengan DPR RI, ~ diterima DPR RI tanggal
3Nopember1983 dengan No. Pokok P.6.82.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang

dpr.go.id 360

Bab V.indd 360 11/21/19 18:19