Page 365 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

membahas RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR RI
tanggal 18 April 1984 dengan No. Pokok 1582.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
disahkan menjadi Undang undang No.6 Tahun 1984 tentang
POS terdiri dari 24 PasaJ dimuat dalam LN Tahun 1984 No.22,
TLN No.3276.
11. Rancangan Undang undang tentang Pengesahan Konvensi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
wanita terdiri dari 2 pasal.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor R.07/PU/XIl1983 tanggal 4 Nopember 1983
dengan menunjuk Menteri Luar Negeri R.1. untuk membahas
RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR RI tanggal
10 November 1983 dengan nomor Pokok P.9.82.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang-
undang disahkan menjadi Undang undang Nornor 7 Tahun
1984 tentang Pengesahan · Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, t.erdiri dari 2 pasal
dimuat dalam LN Tahun 1985 Nomor 29, TLN Nomor 3277.
12. Rancangan Undang undang tentang Penetapan PERPU
No. 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya
Undang undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi
Undang undang.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor B.11/PU/VI/1984 tanggal 20 Juni1984
dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas
RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR RI. tangga]
22 Juni 1984 dengan No. Pokok 21.82.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
disahkan menjadi Undang undang No. 8 Tahun 1984 tentang
Penetapan PERPU No. 1Tahun1984 tentang Penangguhan
Mulai berlakunya Undang undang Pajak Pertambahan Nilai
1984 menjadi Undang undang, dimuat dalam LN Tahun 1984
No. 47, TLN No.3280.
13. Rancangan Undang undang tentang Perubahan atas UU No.15
Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah diubah
dengan UU No.4 Tahun 1975 dan UU No.2 Tahun 1980, terdiri
dari 2 Pasal Romawi.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 363
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 363 11/21/19 18:19