Page 369 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 369
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987
Juli 1985 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri dan Menteri
Parposte1 untuk membahas RUU t.ersebut dengan DPR RI, yang
diterima DPR RI tanggal 27 Juli 1985 dengan No. Pokok P.26.82.
Dengan persetujuan DPR RI. RUU disahkan menjadi
Undang undang No.11 Tahun 1985 tentang Pengesahan
Konvensi Telekomunikasi Intemasional (International
Telecornmunication Convention) Nairobi, 1982, terdiri dari
3 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No.62, TLN No.3308.
7. RUU tentang Susunan, Kekuasaan, dan Acara Mahkamah
Agung, terdiri dari 7 Bab 86 Pasa1.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden No.R.07/PU/VIIl/1985 tanggal 12 Agustus 1985
dengan menunjuk Menteri Kehakiman RI untuk membahas
RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR RI tanggal
13 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.29.82.
Dengan persetujuan DPR RI, RUD disahkan menjadi
Undang undang No.14 Tahun 1985 tent.ang Mahkamah Agung,
terdiri dari 7 Bab 82 Pasal, dirnuat dalam LN Tahun 1985
No.73, TLN No.3316.
Tahun Sidang 1985- 1986. Dihasilkan 11 UU.
1. Rancangan Undang undang tent.a.ng Pajak Bumi dan
Bangunan terdiri dari 12 Bab 22 Pasal.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor R.llfPUIX/1985 tanggal 16 Oktober 1985
dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk mernbahas
RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterirna DPR t.anggal 28
Oktober 1985 dengan No. Pokok P .33.82.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
disahkan menjadi Undang undang No.12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 14 Bab 31 Pasal dimuat
dalam LN Tahun 1985 No.68 TLN No.3312.
2. Rancangan Undang undang tentang Bea Meterai terdiri dari
7 Bab 13 Pasal.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor R.11/PUIX/1985 tangga) 16 Oktober 1985
dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas
RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR RI tanggal
28 Oktober 1985 dengan No. Pokok P.34.82.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 367
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab V.indd 367 11/21/19 18:19