Page 371 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 371
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987
Laut) terdiri dari 2 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No.
76, TLN No. 3319.
6. Rancangan Undang undang tentang Susunan dan Kekuasaan
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum terdiri dari
5 Bab 57 Pasal.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor R.07/PU/Vlll/1985 tanggal 12 Agustus 1985
dengan menunjuk Menteri Kehakiman RI untuk membahas
RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR RI tanggal
13 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.28.82.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
disahkan menjadi Undang undang No.17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law of the
Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum
Laut) terdiri dari 2 Pasal dimuat dalam LN Tahun 1985 No.
76, TLN No. 3319.
6. Rancangan Undang undang tentang Susunan dan Kekuasaan
Pengadilan dalam Lingkungan Peradiian Umum terdiri dari
5 Bab 57 Pasal.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor R.07/PUNill/1985 t.anggal 12 Agustus 1985
dengan menunjuk Menteri Kehakirnan RI untuk membahas
RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR RI tanggal
13 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.28.82.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
disahkan menjadi Undang undang No. 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum terdiri dari 6 Bab 71 Pasal dimuat dalam LN
Tahun 1986 No. 20, TLN No. 3327.
7. Rancangan Undang undang tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 198611987 terdiri dari 8
Pasal.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor R.Ol/PU/111986 tanggal 6 Januari 1986
dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas
RUU tersebut dengan DPR RI, yangditerima DPR RI tanggal 6
Januari 1986 dengan No. Pokok P.35.82.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
disahkan menjadi Undang undang No.l Tahun 1986 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 369
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab V.indd 369 11/21/19 18:19