Page 374 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor R.03/PU/11111987 tanggal 25 Maret 1987
dengan menunjuk Menteri Kehakiman untuk membahas RUU
tersebut dengan DPR Rl, yang diterima DPR RI tanggal 8 Juni
1987 dengan No. Po~ 4182
4. Rancangan Undang undang tentang tambahan dan Perubahan
APRN 1986/1987 terdiri 5 Pasal
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor R.04/PU/111/1987 tanggal 30 Maret dengan
menunjuk Menteri Keuangan untuk .membahas RUl! tersebut
dengan DPR RI, yang diterima DPR RI tangal 30 Maret dengan
No. Pokok Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang-
undang disahkan menjadi Undang undnag
5. Rancangan Undang undang tentang Perhitungan Anggaran
Negara 198311984
RUU ini disampaikan ke DPR Rl dengan Arna.oat
Presiden Nomor R.05/PU/ID/1987 tanggal 30 Maret dengan
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahas RUU tersebut
dengan DPR RI, yang diterima DPR RI tanggal 30 Maret dengan
No. Pokok 4482.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
disahkan menjadi Undang undang
6. Rancangan Undang undang t.ent.ang Perhitungan Anggaran
Negara 198411985
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden R.05/PUffil/1987 t.anggal 30 Maret dengan
menunjuk Ment.eri Keuangan untuk membahas RUU tersebut
dengan DPR RI, yang diterima DPR RI tanggal 30 Maret dengan
No. Pokok 4582.
Dengan persetujua.n DPR RI, Rancangan Undang-
undang disahkan menjadi Undang undang tentang Protokol
terdiri dari 5 Bab 9 Pasal.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan
Perjanjian antara RI dan Malaysia tentang Rejim Hukum
Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial
dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut
Teritorial Perairan Nusantara dan Wilayah RI yang terletak
diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

dpr.go.id 372

Bab V.indd 372 11/21/19 18:19