Page 379 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

jangka panjang. Untuk itu, pemerintah telah dan mengesahkan UU
Pertahanan dan Keamanan pada 1982 dan lima RUU politik pada 1984.
UU Pertahanan ini memposisikan ABRI sebagai pemain utama dalam
bidang pertahanan keamanan dan social politik tanpa batas waktu.
Sedangkan, lima RUU di bidang politik pada 23 Juni 1984 Preseiden
Soeharto menunjuk Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam untuk
membacakan lima RUU itu. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa
diajukannya kelima RUU itu adalah untuk menaksanakan “demokrasi
Pancasila”. Jadi, ini sangat penting dalam kehidupan politik bangsa
dan kelangsungannya. Dia menunjuk pada 1978 dan 1983 MPR telah
menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh kekuatan
social politik. Keputusan itu harus dilaksanakan untuk pembangunan
politik yang lebih stabil di Indonesia.Lima RUU ini secara substansial
pokok-pokok pikiran pemerintah antara lain bahwa UU ini bertujuan
untuk:
Jadi, ini sangat 1. Pemantapan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan

penting dalam politik dan kemasyarakatan kita;
kehidupan politik 2. Pembangunan dan pendidikan politik adalah penting bagi
bangsa dan warga negara sehingga mereka mengetahui akan kewajiban
kelangsungannya. dan haknya;
Dia menunjuk pada 3. Pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana demokrasi
1978 dan 1983 MPR Pancasila setiap lima tahun sekali dengan asas langsung,
telah menetapkan umum, bebas, dan rahasia yang diselenggarakan oleh
Pancasila sebagai Presiden selaku pemegang mandate dari MPR;
satu-satunya 4. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam dasar organisasi

asas bagi seluruh politik dan organisasi masyarakat; dan
kekuatan social 5. Referendum sebagai jalan keluar bagi revisi UUD 1945.
politik.
Sebenarnya, dalam ketiga pemilu pertama Orde Baru (1971,
1977, dan 1982), Golkar telah keluar sebagai pemenang lebih adri 60%
suara. Jika dikaji, kesuksesan Golkar ini selain berkat dukungan kuat
dari kelompok birokrat dan militer juga terkait dengan pengaturan
pemerintah atas UU Pemilu dan UU system kepartaian serta peraturan
dan pelaksanaannya yang menguntungkan Golkar dan manipulasi ….
Pembahasan lima RUU itu berlangsung di DPR pada Agustus
1984. Namun, pembahasannya dan persetujuannya memakan waktu
cukup lama karena terjadi perdebatan danoposisi, baik di dalam
maupun di luar gedung DPR. Barulah, pada awal 1985 RUU itu akhirnya
dapat disahkan. Pansus untuk RUU itu diketuai oleh Soehardiman,

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 377
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 377 11/21/19 18:19