Page 384 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pembahasan Rancangan Undangundang Di Bidang
Politik
Naskah dari kelima paket RUU itu telah disampaikan oleh
Pemerintah dengan Amanat Presiden Nomor R.07, R.08, R.09, R.10/
PUIV/1984 tertanggal 10 Mei dan disampaikan tanggal 30 Mei 1984, dan
telah diumumkan kepada Para Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna
tanggal 1 Juni 1984.
1). Pembicaraan Tingkat l/Keterangan Pemerintah
Keterangan Pemerintah mengenai Jima buah RUU Ini sangat
penting artinya bagi kehidupan politik di masa depan. Dalam Rapat
Paripurna DPR-RI tanggal 23 Juni 1984, Menteri Dalam Negeri H.
Soepardjo Roestam sebagai wakil dari Pemerintah telah memberikan
keterangan/penjelasan Pemerintah. Dikemukakan bahwa dalam
rangka pembangunan dan pendidikan politik sesuai dengan GarisGaris
Besar Haluan Negara, Bangsa Indonesia terus menerus berikhtiar
untuk memantapkan, mengembangkan dan memasyarakatkan serta
rnelestarikan PancasiJa sebagai ideology Nasional.
Sidang Umum
Majelis Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1978 telah
Permusyawaratan menghasilkan Ekaprasetya Pancakarsa (P4), dan telah diusahakan
pemasyarakatannya secara luas dan terus menerus, maka dalam Sidang
Rakyat tahun 1978 Umum Tahun 1983, Majelis Permusyawaratan Rakyat menegaskan
telah menghasilkan Pancasila sebagai satusatunya azas bagi organisasi kekuatan social
Ekaprasetya politik dan menegaskan pula pembangunan Politik sebagai pengamalan

Pancakarsa PancasilPemilihan Urnurn sesuai dengan perkernbangan keadaan.
(P4), dan telah Langkahlangkah tersebut diambil agar kehidupan politik sesuai
diusahakan dengan jiwa dan semangat yang bertekad melaksanakan Pancasila
pemasyarakatannya dan UndangUndang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, serta
secara luas dan memantapkan dan memperkokoh kekuatan bangsa Indonesia demi
terus menerus, terjaminnya dinamika Nasional yang stabil jangka panjang guna
mempercepat proses pembangunan bangsa menuju tercapainya
citacita bangsa.
Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menyampaikan penjelasan
mengenai kelima RUU tersebut satu demi satu.
a. Rancangan UndangUndang tentang Perubahan atas UU
Pemilihan Umum.
Pemerintah berpendapat bahwa UndangUndang Pemilihan
Umum perlu diubah guna rnernenuhi ketentuan Pasal 8 Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1983 yang
menegaskan bahwa pelaksanaan Ketetapan MPR itu diatur lebih lanjut

dpr.go.id 382

Bab V.indd 382 11/21/19 18:19