Page 385 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

dengan UndangUndang, khususnya sebagairnana dimaksud pasal 1,
pasal 2 dan pasal 3 yang menyangkut rnasalah Pemilihan Umum.
Penyusunan RUU ini selain berlandaskan pada Ketetapanketetapan
MPR tsb juga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/
MPR/1983 tentang GarisGaris Besar Haluan Negara, BAB IV Bidang
Politik huruf c yang berbunyi:

“Pemilihan Umum sebagai sarana demokrasi
Pancasila dilaksanakan setiap lirna tahun dengan
azas langsung, umurn, bebas dan rahasia yang
diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris Majelis
Pemilihan Umum Permusyawaratan Rakyat dengan memberikan
sebagai sarana peranan secara lebih efektif kepada organisasi
demokrasi kekuatan social peserta Pemilihan Umum yang

Pancasila terdiri dari Golonga.n Karya, Partai Demokrasi
dilaksanakan setiap Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan
lima tahun dengan dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari
azas langsung, tingkat pusat sampai daerah. Penyelenggaraan
umurn, bebas dan Pemilihan Umum yang akan datang dilaksanakan
pada tahun 1987.”
rahasia

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri H. Soepardjo Roestam
menjelaskan mengenai halhal yang bersifat umum, pokok dan perubahan
yang penting dalam RUU ini. Hal yang bersifat umurn antara lain; RUU
ini merupakan perubahan yang ketiga kalinya dari Undangundang
Pemilihan Umum. Perubahan yang dituangkan dalarn RUU ini tidak
mengubah dasar pilciran, tujuan, azas dan sistern Pemilihan Umum,
tetapi bertujuan untuk menyempurnakan UlJ Pemilihan Urnurn sesuai
dengan perkernbangan’ keadaan. Rakyat mengingat situasi dan kondisi
khususnya perkembangan jurnlah penduduk.
Halhal yang pokok dalam RUU ini antara lain : Perubahan
susunan Anggota MPR adalah mengenai Utusan organisasi kekuatan
social politik peserta Pemilu dan utusan golongan karya ABRI, yang
jumlahnya ditentukan berdasarkan imbangan susunan Anggota DPR.
serta adanya Utusan dari golongangolongan menurut UUD 1945.
Jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan
1000 (seribu) orang yaitu dua kali jumlah Anggota DPR. Jumlah Anggota
DPR ditetapkan sebaeyak 500 (limaratus orang yang terdiri dari 400
orang dipilih dan 100 orang diangkat.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 383
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 383 11/21/19 18:19