Page 382 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dua parpol itu hanya menggunakan Pancasila sebagai basis asasnya.
F-PP yang terdiri atas unsur NU dan MI (Muslimin Indonesia)
sangat keras menentang pelarangan untuk tetap berasas Islam karena
“Islam” adalah sumber ideology kaum muslimin. PPP sebagai partai
Islam tempat menampung dan menyuarakan Islam mutlak perlu
dipertahankan sebagai asas partai. “Ka’bah” sebagai lambing PPP untuk
mempersatukan umat Islam juga harus dipertahankan. Perubahan
asas PPP dari Islam menjadi Pancasila secara khusus sangat signifikan.
Banyak pengamat Tanpa asas Islam, PPP bukan lagi partai Islam. PPP menjadi partai
mengatakan terbuka di mana orang non-Muslim dapat menjadi anggota PPP. Karena
bahwa RUU tekanan pemerintah, F-PP dan pendekatan atas ketua umumnya, DJ
amandemen UU Naro, yang menurut beberapa sumber adalah orang pemerintah yang
pemilu dan RUU disusupkan untuk memecah PPP, akhirnya partai ini menerima RRU
amandemen UU tersebut.
Parpol dan Golkar Banyak pengamat mengatakan bahwa RUU amandemen UU
mempunyai pemilu dan RUU amandemen UU Parpol dan Golkar mempunyai
implikasi . implikasi
RUU lainnya yang perdebatannya di DPR singkat adalah RUU
Referendum (UU N0. 5/1985). Ini ditujukan untuk tetap menjamin
bahwa UUD 1945 tidak dapat bdiubah. Namun, jika MPR bermaksud
ingin mengubah konstitusi (UUD 1945) itu, polling pendapat umum
diperlukan. Ini berarti referendum harus dilaksanakan. Dan hasil
referendum harus dilaporkan ke MPR, dan jika 90% suara menyetujui,
maka MPR boleh mengubah UUD itu.
Perdebatan yang keras dan memakan waktu hampir 50
hari ialah RUU Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 8/1985). RUU
ini dinilai paling kontroversial. Usulan pemerintah, mewajibkan
ormas harus menggunakan satu asas, yakni Pancasila. Ormas
didefinisikan dalam RUU itu (Pasal 1): “Ia (ormas) dibentuk oleh
anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.” RUU ini menyebutkan
bahwa pemerintah akan membina organisasi-organisasi, dan sebuah
peraturan pelaksanaan yang terpisah mengenai pembinaan dan
pengawasan terhadap ormas tersebut akan dibuat. Dalam Pasal 13
dinyatakan pemerintah dapat membekukan pengurus atau pengurus
pusat ormas jika ormas itu:
1. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan
ketertiban umum;

dpr.go.id 380

Bab V.indd 380 11/21/19 18:19