Page 387 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

c. RUU tentang Perubahan atas Undangundang tentang Partai
Politik dan Golongan Karya.
Halhal yang pokok dalam Rancangan Undangundang ini antara
lain adalah Partai Politik dan Golongan Karya harus benarbenar
menjadi kekuat.an sosial politik yang hanya berazaskan Paneasila
sebagai satusatunya azas. Perbedaan Partai Politik dan Golongan
Karya dalam memperjuangkan tercapainya tujuan terletak pada
programprogramnya.
Program-program tersebut pada dasarnya merupakan ciri atau
identitas bagi Partai Politik dan Golongan Karya. Pemerintah perlu
menegaskan Jagi bahwa penggunaan Pancasila sebagai satusatunya asas
tidak berarti kita menuju terbentuknya partai tunggal, juga tidak berarti
menghilangkan keaneka ragaman dan kemajemukan masyarakat.
Pancasila itu sendiri merupakan jaminanbagi keanekaragaman
masyarakat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Yang
menjadi tanggung jawab adalah menjaga agar keanekaragaman dan
kemajemukan itu tidak mengganggu persatuan dan kesatuan nasional.

d. Rancangan Undangundang tentang Referendum
Ketentuan 1/a jumlah anggota DPR yang diangkat seperti
Pemerintah perlu dituangkan dalam Undangundang Nomor 16 Tahun 1969 adalah dalam
menegaskan rangka mempertahankan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945.
lagi bahwa Agar ketentuan pasal 37 Undangundang Dasar 1945 tidak mudah
penggunaan digunakan untuk mengubah UUD 1945, maka diperlukan pengaturan
Pancasila sebagai lebih lanjut yang berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
satu-satunya Adapun materi yang penting dalam RUU tentang Referendum
asas tidak berarti antara lain bahwa Referendum ialah kegiatan untuk meminta pendapat
kita menuju rakyat mengenai setuju atau tidaknya Undangundang Dasar 1945
terbentuknya partai diubah. Referendum diadakan apabiJa Majelis Permusyawaratan Rakyat

tunggal berkehendak untuk mengubah Undangundang Dasar 1945, referendum
diselenggarakan dengan mengadakan pemungutan pendapat rakyat
secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Demikian pula anggota
ABRI sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai hak memberikan
pendapat rakyat.

e. Rancangan UndangUndang tentang Organisasi
Kemasyarakatan.
Untuk menjamin kelestarian dan pengamalan Paneasila,
maka bagi organisasi kemasyarakatan perlu diberi kesempatan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 385
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 385 11/21/19 18:19