Page 392 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Kesepakatan yang berbentuk TAP tersebut didasarkan pada
pendirian bahwa MPR sebagai pelaksana Kedaulatan Rakyat, selayaknya
bertanya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tersebut. Mengenai
RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu syarat penting
daripada suatu Undang-Undang adalah bahwa dari Undangundang
itu dapat diketahui dengan tegas siapa, pihak mana at.au kelompok
masyarakat mana yang dituju, oleh dan karenanya terikat pada
ketentuanketentuan Undangundang tersebut. Hal ini adalah demi
kepastian hukum.
...apabila MPR Untuk itu Pemerintah harus menegaskan:
berkehendak untuk a. Organisasi apa saja yang ada di negara kit.a yang dibentuk
merubah UUD oleh Pemerintah.
1945, maka terlebih b. Organisasi apa saja yang dewasa ini ada di negara kita yang
dahulu harus dibentuk oleh bukan Warga Negara Indonesia.
meminta pendapat c. Organisasi apa saja yang diatur dengan peraturan
rakyat... perundangundangan sendiri.

Pasal 12 tent.ang Pembinaan ada1ah dalam rangka mendorong
pertumbuhan yang sehat. Tentunya hal ini dimaksudkan bukan untuk
mematikan dinamika dan kreatifit.as organisasi kemasyarakatan
tersebut. Begitu juga mengenai ketentuan yang term.a.ksud dalam
pasal 15, perlu adanya tindakan bertahap. Pada penutup pemandangari
Umum dari Fraksi Karya, sependapat dengan usul Pemerint.ah untuk
membahas dan menyelesaikan satu persatu sesuai dengan surat
pengantar Presiden R.I. t.anggal 30 Mei 1984.
Fraksi Penatuan Pembuganan yug dijuru.bicarai oleh M.
Dja’far Sidiq dalam Pemandangan Umumnya pertamatama memberi
tanggapan atas RUU tentang Pemilihan Umum.
Dalam Tap II dan III/MPR/1983 mengenai Pernilihan Umum
disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris
MPR dengan memberikan penman secara lebih efektif kepada ketiga
kekuatan social politik dalam pelaksanaan dan penga.wasan dari
tingkat pusat sampai daerah. Pemberian peranan kepada ketiga
peserta Pemilu tersebut sangat besar arti dan manfaatnya dalam
pertumbuhan demokrasi Pancasila, Pemberian peranan ini perlu
ditingkatkan Iagi sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Tap MPR
tersehut, sehlngga ketiga kekuatan sosial politik peserta Pemilu akan
berperan lebih aktif dalam kegiatan pelaksanaan Pemilu dan kegiatan
pengawasannya.

dpr.go.id 390

Bab V.indd 390 11/21/19 18:19