Page 396 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

yang kreatif dan dinamis. Demokrasi Pancasila menempatkan
kepentingan nasional di atas kepentingan golongan, kelompok dan
pribadi. Mengenai RUU tentang Perubahan atas UU tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dapat menyetujui peninjauan
pengangkatan 1/a anggota MPR.
Selanjutnya mengenai Pancasila sebagai satusatunya asas bagi
kekuatan sosial politik, sehingga bagi Partai Politik dan Golongan
Karya nantinya programprogramnya rnerupakan ciri atau identitas
masingmasing. Setelah lebih Ianjut Fraksi PDI menyampaikan usul dan
sarannya mengenai kelima RUU tersebut dengan mengulas pokokpokok
pikiran yang disampaikan oleh Pemerintah, maka mengakhiri
Pemandangan U mumnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dapat
menerima saran Pemerintah dalam urutan Pembahasan RUU dan
penyelesaiannya.

Jawaban Pemerintah
emokrasi Pancasila Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam mengatakan
menempatkan Pernerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil
kepentingan dan. Makmur berdasarkan Pancasila perlu dilaksanakan pembangunan
nasional di atas nasional secara berencana, bert.ahap dan berkesinambungan di segala
kepentingan bidang termasuk di dalamnya bidang politik, Pembangunan politik harus
golongan, berkisar kepada wawasan memantapkan kehidupan berkonstitusi,
kelompok dan mengembangkan Demokrasi Pancasila dan memantapkan persatuan

pribadi. dan kesatuan bangsa. Kesadaran ini diikuti dengan ikhtiar nasional
yang dituangkan dalam TAP MPR sebagai Haluan Negara di bidang
pembangunan. Setelah itu juga mengusahakan pemasyarakatan
Pedornan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila seeara luas dan
terus menerus, dan dalam siding MPR t.ahun 1983 yang baru lalu
telah ditegaskan Pancasila sebagai satusatunya asas bagi organisasi
kekuatan sosial politik dan menegaskan pula Pembangunan Nasional
sebagai Pengamalan Pancasila.
Menyimak pendapat FraksiFraksi dalam Pemandangan Umum
oleh jurubicaranya masingmasing,
kiranya dapat disimpulkan bahwa sidang yang terhormat
mempunyai beberapa kesamaan pendapat dan
dasar pemikiran dengan Pemerintah di dalam membahas kelima
RUU ini antara lain:
1. Kelima RUU tersebut diperlukan sebagai landasan kelanjutan
Pembangunan Nasional.

dpr.go.id 394

Bab V.indd 394 11/21/19 18:19