Page 397 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

2. Pembahasan kelima RUU. didasarkan atas tolok ukur yang
sama yaitu Pancasila, DUD 1945 serta GBHN dan Ketetapan
MPR lainnya.
3. Adanya keinginan yang sama untuk melestarikan Pancasila,
mewujudkan Demokrasi Pancasila dan menciptakan stabilitas
nasional untuk kelanjutan pembangunan nasional sebagai
Pengamalan Pancasila.

Untuk memudahkan mengikuti jawaban Pemerintah, maka
jawaban tersebut disusun rancangan perrangan mengikuti urutan
yang sama dengan urutan sebagaimana Keterangan Pemerintah yang
disampaikan kepada DPR pada tangga) 23 Juni 1984.
Menurut data yang ada pada Pemerintah, baru kali ini ada
Pemandangan Umum di DPR dalam Pembicaraan Tingkat II yang
membahas sekaligus Lima Rancangan UndangUndang. Mengenai
RUU tentang Perubahan UndangUndang Pemilihan Umum, semua
Fraksi mengajukan pertanyaanpertanyaan yang isinya sama. Mengenai
usul untuk mengadakan perubahan terhadap konsiderans dari RUU
Pemerintah tersebut yaitu mengenai “Menimbang dan mengingat”.

memperhatikan Pemerintah memperhatikan dengan sungguhsungguh
dengan dan akan menyempurnakan sesuai dengan teknik peraturan
sungguhsungguh perundangundangan. Mengenai peningkatan peranan kekuatan sosial
dan akan politik dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh
menyempurnakan GBHN, Pemerintah berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah No.
41Tahun1980 tentang pelaksanaan UU Pemilihan Umurn telah diatur
sesuai dengan sedemikian rupa sehingga peningkatan peranan kekuatan sosial politik
teknik peraturan sudah dilaksanakan.

perundang- Namun demikian Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk
undangan. meningkatkan lagi dan akan mengaturnya dalam peraturanperaturan
yang akan disempurnakan sesudah UndangUndang tentang Perubahan
UU Pemilu ini disahkan. ·Seperti juga telah diketahui dalam Keterangan
Pemerintah pada tanggal 23 Juni 1984, perurnusan kembali pasal 18
ayat (1) mengenai tanda gambar dimaksudkan demi kelestarian dan
pengamalan Pancasila, karena Pancasila sebagai satusatunya asas
itu penting sekali dalam kerangka kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
Berhubung dengan itu Pancasila harus diamalkan oleh organisasi
kekuatan sosial politik, juga dalam keikut sertaannya dalam Pemilihan
Umum, baik pada tahap pencalonan, kampanye maupun pada tahap

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 395
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 395 11/21/19 18:19