Page 400 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

diselenggarakan dimana kepengurusan tersebut berada bukan di
desadesa. Dengan demikian Pemerintah kurang melihat urgensinya
diadakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1976.
Pemerintah sependapat dengan FraksiFraksi, bahwa dengan
diterimanya Pancasila sebagai satusatunya asas mengharuskan
kita untuk mengubah perangkat perundangundangan yang
mengaturkekuatankekuatan sosial politik. Dengan kesamaan asas bagi
kekuatan sosial politik, maka akan mudah dicegah dan dihindarkan
menajamnya pertentangan golongan dalam usaha mencapai tujuan
masingmasing yang dapat mengakibatkan timbulnya bentrokan yang
membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
Mengenai kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk
rnenggunakan haknya sebagai warga negara menjadi anggota Partai
Politik dan Golongan Karya, kiranya sudah cukup jelas seperti yang
tercantum dalam Undangundang. Seorang pegawai negeri juga
aparatur Pemerintah dan GBHN telah menugaskan kepada Pemerintah
untuk secara terus menerus mengadakan pernbinaan, penyempurnaan
dan penertiban aparatur Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun
daerah agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif dan bersih dan
berwibawa sehingga mampu melaksanakan tugas umum Pemerintah

...diterimanya maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan
Pancasila sebagai dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.
Maka wajarlah pegawai negeri sipil apabila ketentuan
satus-atunya asas Undangundang menegaskan bahwa bagi pegawai negeri sipil yang akan
mengharuskan kita menggunakan haknya sebagai warga negara menjadi partai politik dan
untuk mengubah golongan karya harus sepengetahuan atau meminta ijin pejabat :Yang

perangkat berwenang. Disamping itu Pernerintah pada kesernpat.an ini ingin
perundang- memberi penegasan kembali bahwa penggunaan Pancasila sebagai
undangan yang satusatunya asas oleh organisasi kekuatan sosial politik tidak menuju
mengatur kekuatan atau mengarah kepada t.erbentuknya part.ai tunggal.
kekuatan sosial Berikutnya dikemukakan jawaban Pemerintah atas Pemandangan
politik. Umum · FraksiFraksi terhadap RUU tentang Referendum. Berbicara
rnasalah referendum mernpakan masalah tekad, masalah keyakinan
untuk tetap mempertahankan eksistensi dan fungsi UUD 1945,
keyakinan untuk tetap konsisten terhadap tekad orde baru. Yang
dimintakan pendapat rakyat melaJui referendum adalah disetujui atau
tidak disetujui kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945 dan tidak
disert.ai dengan perubahan materi into 1945. Diadakannya referendum
bukan merupakan perubahan ataupun pengganti pasal 37 UUD 1945.

dpr.go.id 398

Bab V.indd 398 11/21/19 18:19