Page 398 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pemungutan suara. Dalam Pemilihan Umum diperlukan tanda gambar
yang mencerminkan penerimaan Pancasila sebagai satusatunya asas.
Mengenai perubahan pasal 13a pada hakekatnya adalah untuk
memberikan jaminan kepastian hukum dalam memantapkan ketentuan
UndangUndang, bahwa ketiga organisasi kekuatan sosial politik
mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam Pemilihan
Umum secara menyeluruh serta tidak hanya dicantumkan dalam
ketentuan mengenai kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
ayat (1). Mengenai Pemilihan Umum yang diselenggarakan berdasarkan
Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara
langsung, umum, bebas dan rahasia. Asas ini berlaku bagi setiap pemilih
termasuk Pegawai Negeri. Setiap warga negara dalam menggunakan
haknya yaitu yang hendak memilih dijamin keamanannya dalam
melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh,

alam Pemilihan tekanan, atau paksaan dari siapapun clan dengan cara apapun sehingga
Umum diperlukan dalam rnemberikan suara pada Pemilihan Umum tidak akan diketahui
tanda gambar yang oleh siapapun, organisasi yang dipilihnya.
Disinilah terlihat secara nyata mengenai kebebasan setiap warga
mencerminkan Negara dalam Pemilihan Umum.
penerimaan Selanjutnya mengenai harapan Fraksi Partai Demokrasi

Pancasila sebagai Indonesia tentang keberadaan setiap kekuatan sosial politik peserta
satusatunya asas. Pemilihan Umum dalam DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II untuk
diwakili secara wajar clan di DPR terwakili·secara nasional, perlu
bersamasama kita kaji kembali. Pada hakekatnya penentuan jumlah
wakil untuk Anggota MPR, DPR dan DPRD tingkat I dan DPRD tingkat
II hasil pemilihan umum adalah pencerminan besarnya dukungan
rakyat pemilih kepada organisasi peserta Pemilu.
Berikutnya akan disampaikan jawaban terhadap Pemandangan
Umum FraksiFraksi mengenai RUU tentang Perubahan UU
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Mengenai
jumlah Anggota DPR dari 460 menjadi 500 orang didasarkan atas
perkembangan jumlah penduduk dan keadaan daerah sesuai dengan
ketentuan pasa1 4 Tap MPR No.HI tahun 1983 dihubungkan dengan
penjelasan pasal 10 UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan
DPRD yang menyebutkan bahwa jumlah Anggota DPR diperhitungkan
untuk sekurangkurangnya 400.000 jiwa penduduk ada seorang
Anggota di DPR.
Jika diperhitungkan berdasarkan imbangan setiap sekurang
kurangnya 400.000 jiwa penduduk ada seorang wakil di DPR, maka

dpr.go.id 396

Bab V.indd 396 11/21/19 18:19