Page 402 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dua RUU yang berkaitan sangat erat yaitu RUU tentang Perubahan UU
Pemilihan Umum dan RUU tentang Perubahan UU tentang Susunan,
dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD.
Khusus untuk membahas kedua RUD ini oleh Pansus dijadwalkan
sejak tanggal 27 September 1984 sampai tanggal 19 Desember 1984.
Dalam ta.ta kerjanya maka Panitia Khusus juga telah membentuk
Panitia Kerja yang diberikan Mandat penuh dengan tugas:
1. Menyelesaikan masalahmasalah yang masih tertunda
(pending).
2. Menyelesaikan masalahmasalah yang seeara khusus langsung
diserahkan oleh PANS US untuk dibahas dan diselesaikan di
dalam Panitia Kerja.
Berdasarkan 3. Menyelesaikan penyempurnaan perumusan materi.
himbauan dari

Pemerintah Dan selanjutnya dalam Panitia Kerja dibentuk Tim Kecil untuk
mengenai urutan membahas mengenai Konsiderans. Dalam pembahasan tingkat III ini
pernbahasan dari telah dibahas 132 masalah yang terdiri dari 73 masalah RUU tentang
kelima RUU dan Perubahan UU Pemilu dan 59 masalah RUU tentang Perubahan UU
adanya kesepakatan tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD.
dari masingmasing (l) RUU tentang Perubahan UU Peniilihan Umum antara lain:
Fraksi,.. Pembentukan PPD II di Ibukota wilayah Administratif yang ditetapkan
setingkat dengan Daerah Tingkat II seperti wilayahwilayah kota di DKI
serta Kotamadya Batam. Disepakatinya penambahan Wakil Ketua pada
Panwaslakcam (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum) dari
tingkat Pusat sampai dengan tingkat kecamatan masingmasing satu
orang dari ketiga organisasi peserta pemilu dan ABRI.
Kesepakatan untuk menambahkan penegasan bahwa ketiga
organisasi kekuat.an sosial politik peserta Pemilihan Umum
mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama dan sederajat serta
memperoleh kesempatan dan pelayanan yang sama, termasuk dalam
hal pencalonan bagi pegawai negeri sipil untuk keanggotaan Badan
Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang
berlaku bagi pegawai negeri sipil. Ketentuan ini dimasukkan dalam
Penjelasan RUU.
Mengenai sanksi pidana sepakat untuk dihapus pasal I angka
8. Mengenai PEMILU di Irian Jaya, penyelesaiannya disepakati
didasarkan pada ketentuan dalam UU Pemilu, namun mengenai hal-
hal yang masih memerlukan pengaturan secara khusus akan diatur
t.ersendiri berdasarkan perkembangan keadaan daerah. Materi yang

dpr.go.id 400

Bab V.indd 400 11/21/19 18:19