Page 404 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 404

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                   1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, dan 1986/1987, serta telah pula
                                                   menyelesaikan 8 buah RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara
                                                   (RUU-PAN), yaitu RUU PAN tahun 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982,
                                                   1982/1983, 1983/1984, 1984/1985.


                                                         c.  Pengawasan.
                                                         Di  Bidang  Pengawasan,  khususnya  pengawasan  terhadap
                                                   pelaksanaan Undang undang, pelaksanaan APBN dan pelaksanaan
                                                   kebijakan Pemerintah telah dilakukan oleh Komisi komisi DPR, dalarn
                                                   bentuk Rapat Kerja, rapat Dengar Pendapat dan rapat Dengar Pendapat
                                                   Umum dan dalam bentuk kunjungan kerja ke Daerah daerah.
                                                         Hasil  kunjungan  dipakai  sebagai  bahan  dalam  rapat rapat
                                                   tersebut. Di samping itu berbagai materi yang ditemukan dan masalah-
                                                   masalah  yang  berkembang  dalam  masyarakat  telah  dibahas  oleh
                                                   Komisi komisi. dengan pasangan kerja masing masing. Adapun materi-
                                                   materi dan permasalahan yang dibahas oleh Komisi komisi antara lain
                                                   telah dikemukakan dalarn paragraf 5 mengenai peristiwa peristiwa
                                                   penting/permasalahan yang menonjol di DPR.
                                                         Data mengenai Daerah daerah yang dikunjungi oleh Tim tim
                                                   kunjungan kerja Komisi komisi dalam masa reses selama kurun waktu
                                                   tahun 1982 1987 adalah sebagai berikut:


                                                         d. Ratifikasi.
                                                         Dewan telah meratifikasi 4 (empat) buah perjanjian perjanjian
                                                   Internasional antara RI dan luar negeri, yaitu sebagai berikut:
                                                         1)  Undang undang  No.  1  tahun  1983  tentang  Pengesahan
                                                            perjanjian antara RI dan Malaysia tentang Rejim Hukum
                                                            Negara Nusantara dan Hak hak Malaysia di Laut Teritorial dan
                                                            Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial,
                                                            Perairan Nusantara dan Wilayah RI yang terletak di antara
                                                            Malaysia Timur dan Malaysia Barat; (LN tahun 1983 No. 7,
                                                            TLN no. 3248).
                                                         2) Undang undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
                                                            Eksklusif Indonesia, (LN tahun 1983 No. 44, TLN No. 3260).
                                                         3) Undang undang No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala
                                                            bentuk Diskriminasi terhadap wanita.
                                                         4)  UU  No.  11  tahun  1985  tentang  Pengesahan  Konvensi
                                                            Telek omunikasi  I n temasional  (I n terna tional
                                                            Telecommunication Convention) Nairobi 1982.





                                       dpr.go.id   402





         Bab V.indd   402                                                                                           11/21/19   18:19
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409