Page 408 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Komplek Rumah Jabatan Inisiatif pembangunan rumah jabatan ini kemudian dipejuangkan
Anggota DPR-RI Kalibata,
Jakarta oleh Pimpinan DPR RI bersama sama Badan’ Urusan Rurnah Tangga
(Kompas.com) (BURT). Apalagi, ada aturan hukum yang melandasi inisiatif itu, yakni
amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/
Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas
Anggota Lembaga Tinggi Negara. UU ini menegaskan kewajiban negara
untuk menyediakan fasilitas bagi pejabat negara, salah satunya berupa
penyediaan fasilitas rumah dinas.
Temyata inisiatif tersebut mendapatkan tanggapan positif dari
Pemerintah dan bahkan disetujui Presiden, walaupun situasi keuangan
negara pada saat itu masih kurang menggembirakan. Atas persetujuan
Pemerintah ini kemudian rencana pembangunannya diproses lebih
lanjut, diawali dengan pencarian tanah yang tepat untuk lokasi.
Setelah diperoleh lokasi yang tepat, yaitu di kawasan Kalibata,
Jakarta Selatan, maka dimulailah rencana pembangunan terhadap
495 unit rumah jabatan pada 1985. Jumlah ini disesuaikan dengan
jumlah Anggota DPR sesuai Undang undang, yaitu 500 orang. Adapun

dpr.go.id 406

Bab V.indd 406 11/21/19 18:19