Page 411 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

pembahasan suatu RUU. Perubahan atas RUU yang dilakukan oleh
Dewan dapat menyangkut judul, materi dan penjelasan dan sebagainya.
Khusus perubahan terhadap APBN adalah dalam bentuk peninjauan
kebijakan/penajaman prioritas pada tiap tiap sektor pembangunan.
Sementara, untuk hak mengajukan seseorang untuk mengisi
jabatan publik tertentu terlihat dalam proses pencalonan keanggotaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan keanggotaan hakim agung
Khusus perubahan Mahkamah Agung (MA).
terhadap APBN Dalam pencalonan keanggotaan BPK, dari 19 nama calon yang
adalah dalam diajukan Dewan untuk mengisi kekosongan di lembaga tinggi negara
bentuk peninjauan tersebut yang telah habis masa jabatannya, telah berhasil ditetapkan
kebijakan/ 7 orang untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Anggota BPK.
penajaman Ketujuh nama itu adalah
prioritas pada 1. Mohammad Jusuf, sebagai Ketua;
tiap tiap sektor 2. Marathon Wirija Mihardja MPA, sebagai Wakil Ketua;

pembangunan. 3. Drs R Soemawan Tjokroprawiro, sebagai Anggota;
4. Eddy Murthy Abdulkadir, sebagai Anggota;
5. Mohamad Imam Joedowidagdo, SH, sebagai Anggota;
6. Permadi, SH, sebagai Anggota; dan
7. Julius Himbiti, sebagai Anggota.

Selanjutnya, pada pencalonan keanggota hakim agung, dari 9
nama calon yang diajukan oleh Dewan untuk menjadi Hakim Agung,
Mahkamah Agung, baik sebagai pengganti yang pensiun/meninggal
maupun penambahan keanggotaan, telah ditetapkan sebanyak 3 orang
menjadi Ketua MA/anggota MA:
1. Ali Said, SH, sebagai Ketua;
2. Bismar Siregar, SH, sebagai Hakim Agung; dan
3. H. Imam Anis, SH, sebagai Hakim Agung.

5.8. Perjalanan Luar Negeri

Pada uraian tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPR-Rl di bagian sebelumnya di bab ini,·terdapat uraian bahwa
baik Anggota Pimpinan maupun Anggota DPR RI atas persetujuan/
penugasan Dewan bisa melakukan perjalanan ke luar negeri atas biaya
dinas.
Alat kelengkapan DPR RI periode 1977 1982, yakni PKSAP (Panitia
Kerja Sama Antar Parlemen dan sekarang berubah menjadi BKSAP

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 409
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 409 11/21/19 18:19