Page 413 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 413
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987
antareksekutif. Misalnya, Sidang Umum PBB dan Konferensi
Tingkat Tinggi Non-Blok.
Selama periode 1982 1987, Delegasi dimaksud:
1. Delegasi muhibah atas undangan parlemen negara sahabat.
2. Delegasi teknis menghadiri Sidang sidang/Konferensi
Organisasi organisasi Parlemen, di mana DPR RI tergabung
didalamnya, yakni Sidang IPU dan Sidang AIPO
3. Sebagai penasihat delegasi Pemerintah RI untuk menghadiri
KTT Non Blok, KTT OKI, Sidang Umum PBB, dan bersama
Pernerintah untuk rnenghadiri pemakaman Kepala Negara
Asing yang meninggal dunia.
Untuk delegasi delegasi yang bergabung dengan delegasi
Pemerintah, jumlah anggotanya ditentukan oleh pihak Pemerintah.
Sedangkan, penugasan kepada para Anggota DPR, ditentukan oleh
DPR Rl/Pimpinan DPR.
Di samping itu, ada organisasi keparlemenan yang lain, yakni APU
...dengan petunjuk (Asean Inter Parliamentarian Union), dan GCPPD (Global Committee
Presiden, telah of Parliamentarian on Population and Development). Untuk kedua
dibentuk satu organisasi tersebut, Indonesia atau DPR RI tidak masuk ke dalamnya
forum komunikasi sebagai anggota, melainkan hanya sebagai peninjau. Sebab, Indonesia
hanya mengakui IPU dan AIPO yang keanggotaannya didasarkan atas
yang tugasnya kelembagaan, bukan perorangan.
menangani Khusus terhadap GCPPD, mengingat masalah masalah yang
masalah masalah ditangani juga merupakan masalah masalah penting bagi Indonesia,
seperti yang maka di Indonesia sesuai dengan petunjuk Presiden, telah dibentuk
ditangani GCPPD... satu forum komunikasi yang tugasnya menangani masalah masalah
seperti yang ditangani GCPPD. Misalnya, masalah lingkungan hidup,
kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan dan gizi, dan tenaga
kerja. Forum komunikasi ini diketuai oleh Menteri KLH (Kependudukan
dan Lingkungan Hidup), yang mengkoordinasikan 3 (tiga) unsur, yakni
legislatif, eksekutif, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dari
unsur legislatif, yang menjadi koordinatornya adalah Wakil Ketua
DPR RI Koordinator Bidang Politik, eksekutif Menteri Transmigrasi,
dan Lembaga Swadaya Masyarakat koordinatornya adalah Prof. Mahar
Mardjono.
Lewat surat No: KS.0113547/DPR RI/1986 tertanggal 22
November 1986, DPR RI menyampaikan penjelasan kepada Presiden
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 411
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab V.indd 411 11/21/19 18:19
