Page 415 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 415

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
                                                                       REPUBLIK  INDONE SIA  PERIODE 1982- 1987



                                                         Di tingkat regional, ada ASEAN Inter-Parliamentary Organization
                                                   (AIPO) (kini bernama ASEAN InterParliamentary Assembly [AIPA]),
                                                                                                                 243
                                                   sementara di tingkat global terdapat Inter-Parliamentary Union (IPU).
                                                   Ada juga Europe Parliament atau Parlemen Eropa. Ide pembentukan
                                                   AIPO bahkan pertama kali datang dari DPR-RI pada 1974 dan baru secara
                                                   resmi didirikan pada 1977 oleh parlemen Indonesia, Malaysia, Filipina,
                                                   Singapura, dan Thailand. Badan ini didirikan dengan tujuan untuk
                                                   meningkatkan kerja sama antara parlemen negara-negara anggota
                                                   ASEAN. Ada pula organisasi parlemen tingkat benua, seperti Parlemen
                                                   Eropa dan AIPU (Arab Inter Parliamentary Union)
                                                         AIPO memiliki agenda tahunan bertajuk Temu Wicara dengan
                                                   Parlemen Eropa. Meski resminya banyak hal yang dibicarakan, yakni
                                                   politik, ekonomi dan perdagangan, dan social budaya, masalah politik
                                                   selalu mendapat porsi perhatian yang besar. Dalam kaitan ini, pada
                                                   Temu Wicara ke-5 di Luxemburg pada 4-11 Juli 1985, delegasi DPR-
                                                   RI dihadapkan pada diterimanya 2 buah resolusi di bidang hak azasi

                        Dibantah pula              manusia oleh Parlemen Eropa, yang kedua duanya menyangkut nama
                      tuduhan bahwa                Indonesia. Mengenai masalah ini, delegasi DPR Rl menyatakan bahwa
                            Pemerintah             atas kecaman Parlemen Eropa terhadap Indonesia mengenai kasus
                    Indonesia adalah               Munir Cs dengan menggunakan kata kata kasar berdasarkan data yang
                                                   salah telah dibantah dan mengemukakan rasa tidak senang Indonesia
                          rezim militer            terhadap Parlemen Eropa. Dibantah pula tuduhan bahwa Pemerintah
                        dan juga telah             Indonesia adalah rezim militer dan juga telah dijelaskan tentang

                   dijelaskan tentang              terjadinya Peristiwa G30S/PKI.
                 terjadinya Peristiwa                    Sementara  di  IPU,  DPR-RI  telah  menjadi  anggota  resmi
                              G30S/PKI.            sejak 1959, namun baru sejak 1976 mulai secara rutin mengirimkan
                                                   delegasinya ke konferensi-konferensi IPU, termsuk sidang-sidang
                                                   ASGP.  Delegasi DPR-RI kemudian berpartisipasi aktif dan kontinu
                                                         244
                                                   dalam kegiatan-kegiatan IPU, baik yang pertemuan Assembly, yang
                                                   rutin diselenggarakan 2 (dua) kali setiap tahunnya maupun sidang-
                                                   sidang lain yang disponsori oleh IPU bekerja sama dengan badan-
                                                   badan di bawah PBB. Dengan demikian, Indonesia semakin dikenal oleh


                                                   243  Perubahan nama ini merupakan inisiatif delegasi DPR-RI dan disepakati dalam Sidang Umum
                                                      ke-27 AIPO yang diselenggarakan pada 10-15 September 2006 di Cebu City, Filipina. Sidang
                                                      dihadiri oleh para anggota parlemen dari 8 negara anggota AIPO (Kamboja, Indonesia, Malaysia,
                                                      Laos, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam), 2 negara peninjau khusus (Brunei Darussalam
                                                      dan Myanmar), dan 9 negara mitra dialog AIPO (Australia, Kanada, China, Jepang, Korea Selatan,
                                                      Selandia Baru, Papua Nugini, Rusia, dan Parlemen Eropa).
                                                   244   ASGP adalah badan konsultatif IPU yang menghimpun pejabat-pejabat senior keparlemenan
                                                      untuk mempelajari keparlemenan; dari sisi hukum, prosedur, dan mekanisme kerja parlemen
                                                      dan untuk mencari langkah-langkah untuk meningkatkan metode-metode ini; dan untuk
                                                      memperkuat kerja sama antara badan pendukung kegiatan parlemen. ASGP juga membantu
                                                      IPU, atas permintaan IPU, untuk mempelajari berbagai subject yang berkaitan dengan tugas
                                                      keparlemenan.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   413
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab V.indd   413                                                                                           11/21/19   18:19
   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420