Page 405 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

5) Undang undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan
United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi
Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut) LN. tahun
1985 No. 76, TLN No. 3319).
6) Undang undang No. 2 tahun 1987 tentang pengesahan “Treaty
of Mutual Respect, Friendship and Cooperation between the
Rep of Indonesia and the Ind. State of Papua New Guinea”
(LN .... tahun 1987).

e. HAPTAH BEPEKA.
Dewan telah menerjma dari BEPEKA sebanyak 4 huah Haptah
BEPEKA, yaitu HAPTAH Tahun 1981/1982, tahun 1982/1983, tahun
1983/1984, tahun 1984/1985 yang pembahasannya dilakukan oleh
Komisi APBN.
Hasil pembahasan HAPT AH tersebut oleh Kornisi APBN
digunakan sebagai referensi dalam pembahasan RAPBN dan TP APBN.

f. Melakukan hal hal yang ditetapkan oleh MPR.
a. Saran saran DPR mengenai REPELITA.
Sesuai dengan GBHN (TAP MPR No. Il/MPR/1983
DPR te)ah menyampaikan saran saran kepada Presiden
sebagai bahan penyusunan Repelita IV dalam bentuk
saran saran Fraksi Saran saran Fraksi tersebut setelah
disampaikan kepada Pimpinan DPR, selanjutnya oleh
Pimpinan DPR dengan di dampingi oleh Pimpinan Fraksi-
fraksi menyerahkan kepada Presiden.

b. Penyusunan Undang undang sesuai perintah GBHN.
Bidang Perundang undangan yang diperintahkan
secara langsung oleh MPR rnelalui (Ketetapan MPR No.
III/MPR/1978 dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1983,
telah dilaksanakan oleh Dewan bersama sama Pemerintah
meliputi: Lima buah Undang undang di bidang Politik
tiga di bidang Perpajakan, dan satu buah di bidang
Pembangunan Hukum,dan Undang undang yang mengatur
hak Protokol Anggota Dewan.

c. Dalam rangka pelaksanaan politik bebas aktif yang
diabdikan keada kepentingan nasional sebagaimana

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 403
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 403 11/21/19 18:19