Page 401 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

Apabila dalam pelaksanaan referendum tersebut, rakyat
rnenyetujui UUD 1945 diubah, maka perubahan terhadap UUD 1945
ataupun terhadap pasalpasal UUD 1945 dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Pasal 37 truD 1945. Hal ini jelas diatur dalam pasal 106, 10~
dan pasal 109 TAP llMPR/1983.
Selanjutnya menanggapi RUU tentang Organisasi
Kemasyarakatan, bahwa penggunaan Pancasila sebagai satusatunya
asas itu tidak berarti menghilangkan keaneka ragaman dalam
masyarakat karena keanekaragaman mencerminkan kreatifitas dan
kebebasan rakyat kita.
Perbedaan antara suatu organisasi kemasyarakatan yang satu
dengan organisasi kemasyarakatan yang lain terletak pada tujuan
dan prograrnprogramnya dalam rangka mencapai tujuan nasional.
Ketentuan pasal 13 RUU ini mengandung makna kebijaksanaan. Apabila
ada organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan mengganggu
keamana.n dan ketertiban urnum, maka Pemerintah pertamstama
...bahwa mempunyai kebijaksanaan untuk membekukan kepengurusan, tetapi
penggunaan organisasi kemasyarakatan itu tetap mempunyai hak hidup.

Pancasila sebagai Apabila organisasi kemasyarakatan yang pengurusnya telah
satusatunya asas dibekukan masih tetap melakukan kegiata.n sebagaimana dimaksud
itu tidak berarti dalam pasal 13 tersebut, maka Pemerintah dapat membubarkan
menghilangkan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
keaneka ragaman 3) Pernbicaraan Tingkat III Lima RUD di Bidang Politik
dalam masyarakat... Berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal

20 September 1984, maka telah disepakati untuk menyerahkan
pembahasan kelima RUU ini kepada sebuah Panitia Khusus, yang
kemudian dibentuk atau disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI
tanggal 24 September 1984.
Berbeda dengan pembahasan R UU di bidang perpajakan yang
juga merupakan satu paket yang terdiri dari 3 RUU, maka pembahasan
RUU di bidang politik ini adalah pembahasan dan penyelesaiannya
dalam satu RUU demi RUU, sesuai dengan penyampaian urutanurutan
RUU. Dalam surat keputusan DPR-RI No.2/DPR-RI/I/19841985
dicantumkan masa kerja Panitia Khusus ini sejak tanggal 24 September
1984 sampai akhir Mei 1985, dengan jumlah anggota:
Berdasarkan himbauan dari Pemerintah mengenai urutan
pernbahasan dari kelima RUU dan adanya kesepakatan dari
masingmasing Fraksi, maka untuk pembahasan pertama didahulukan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 399
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 399 11/21/19 18:19